Kisruh pimpinan DPR bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Diprediksi masih banyak gesekan-gesekan lain yang akan mewarnai Indonesia di masa yang akan datang. Namun tidak bisa dipastikan kapan akan berakhir bisa cepat atau juga memakan waktu yang panjang.
Situasi-situasi itu merupakan rangkaian akibat dari pemikiran/ideologi seseorang atau golongan. Siapa orang itu? Dialah Joko Widodo atau disapa Jokowi yang saat ini menjabat Presiden RI. Jika Jokowi tidak maju Pilpres maka tidak akan gejolak politik seperti saat ini.
Untuk golongan yang seide dengan Jokowi belum diketahui secara pasti. Kendati Jokowi diusung Koalisi Indonesia Hebat (KIH), belum bisa dipastikan partai-partai pengusungnya itu memiliki ideologi yang sama dengan Jokowi. Namun yang pasti, partai-partai itu dimanfaatkan sebagai 'kendaraan' Jokowi untuk mewujudkan pemikirannya. Dan disisi lain, partai juga memanfaatkan elektabilitas Jokowi untuk tujuan partai.
Mengapa kericuhan DPR berkaitan dengan Jokowi?
Jokowi merasa kondisi Indonesia saat ini belum sesuai dengan pemikirannya. Karena itu, dia ingin 'merobohkan' atau memperbaiki sistem yang tidak sesuai dengan pikirannya dan selanjutnya 'membangun' sistem baru. Disisi lain, ada pihak-pihak lain yang menilai sistem saat ini sudah tepat dan berusaha mempertahankan sistem yang ada.
Pihak yang mempertahankan ini bukan berarti langsung mengacu pada Koalisi Merah Putih (KMP), bisa saja dari kelompok KIH. Yang jelas, orang yang puas dengan kondisi sekarang akan berada di pihak yang mempertahankan. Kelompok ini tidak hanya politisi, tetapi meliputi semua orang seperti pelaku ekonomi, birokrasi, polisi, TNI, dan banyak lagi pihak lainnya.
Ketika satu kelompok ingin merobohkan, dan kelompok lain ingin mempertahankan, maka terjadilah konflik. Karena kelompok ini mencakup banyak orang, maka konflik bisa terjadi di DPR, pemerintahan, penegak hukum, dunia bisnis, antar negara dan sektor lainnya.
Sementara, anggota DPR bukan berarti selalu memperjuangkan kepentingan dirinya dan pemilihnya, banyak kepentingan-kepentingan pihak-pihak lain yang diperjuangkan. Sudah lumrah jika parpol atau organisasi dibekingi pihak-pihak tertentu baik untuk kepentingan lokal maupun internasional.
Tanpa disadari, saat ini sebuah gerakan revolusi mulai bergulir di republik ini. Sebenarnya gerakan ini bukan hal yang mengejutkan, karena dalam visi misinya Jokowi telah menyebutkan revolusi mental. Jika ditafsirkan gerakan revolusi ini sangat luas karena tidak khusus mengarah pada suatu kelompok tertentu. Karena tidak diketahui pasti siapa yang pihak pro atau kontra dengan gerakan ini, maka konflik bisa terjadi disektor manapun.
Belum bisa diprediksi apakah revolusi yang dipimpin Jokowi ini akan diwarnai darah atau tidak. Karena sejarah dunia mencatat, revolusi tidak selalu melalui jalan kekerasan, namun pada tujuannya yang hendak dicapai. Dilihat dari karakternya revolusi ala Jokowi ini merupakan revolusi sosial, berbeda dengan revolusi nasional. Jika revolusi nasional tujuannya kemerdekaan suatu bangsa, sedangkan revolusi sosial mengubah tatanan hidup dan perilaku atau karakter suatu bangsa.
Bukan hal yang mudah untuk mengubah suatu tatanan hidup dan pola pikir suatu bangsa yang telah menjadi kebiasaan turun temurun. Seperti revolusi industri di Inggris memakan waktu puluhan tahun untuk mengubah sistem perburuhan dan perusahaan. Demikian juga revolusi di Bolivia, Hugo Chavez yang menjadi presiden merombak tatanan agraria dengan menyingkirkan dominasi para tuan tanah.
