Buah simalakama bernama Komjen Budi Gunawan (BG) telah ditelan Jokowi. Desakan PDIP agar mantan ajudan Megawati itu dilantik sebagai Kapolri diabaikan, Jokowi memilih menuruti permintaan rakyat agar BG tidak dilantik. Keputusan itu membuat Jokowi dibayangi upaya pelengseran.
Pelengseran kali ini bukan cuma gertakan sambal. Tidak dilantiknya BG membuat Megawati marah dan merancang skenario untuk Jokowi. Dalam pertemuan dengan elite PDIP di Teuku Umar pekan lalu, Megawati memerintahkan kader di DPR untuk mempersoalkan keputusan Jokowi.
Diketahui, Komjen BG yang tidak dilantik telah melalui paripurna DPR dan status tersangka sudah dibatalkan pengadilan. Tentunya keputusan Jokowi itu ada kaitannya dengan pelanggaran beberapa UU. Suatu celah yang dengan kekuatan politik di DPR bisa digiring ke upaya pemakzulan Presiden Jokowi.
Tempo.co Senin (23/2/2015) menulis Megawati telah meminta pertimbangan dari anggota Komisi Hukum DPR soal kemungkinan pengajuan interpelasi dan pemakzulan terhadap Jokowi. Mereka yakni Herman Hery, Dwi Ria Latifa, dan Achmad Basarah, yang melakukan pertemuan di rumah Megawati pekan lalu. “Megawati meminta kader di DPR terus mempertanyakan pembatalan Budi sebagai Kapolri,” ujar seorang pengurus PDIP.
Skenario pelengseran Jokowi yang muncul dari partai pengusungnya sendiri ditanggapi serius oleh relawan Jokowi. Koalisi Relawan Jokowi (KRJ) yang terdiri dari seluruh kelompok relawan telah melakukan pertemuan dua hari Sabtu (21/2) hingga Minggu (22/2). Setelah membahas 'nasib' Jokowi, mereka sepakat mendatangi Megawati untuk 'membujuk' Ketua Umum PDIP tersebut.
"Kami akan menanyakan apakah PDIP masih mengawal Jokowi atau tidak," ujar Ketua KRJ Sihol Manullang di Jakarta Senin (23/2). Selain itu, KRJ dalam waktu dekat akan mengadakan apel siaga relawan di berbagai kota, untuk menunjukkan bahwa rakyat masih mendukung Jokowi. "Ketidakjelasan sikap PDI Perjuangan bisa membuat rakyat/relawan berpikir lain, maka relawan segera akan mengkolidasikan diri," ungkap Sihol dalam rilisnya. (rmol.co)
Cemaskah relawan Jokowi atas upaya pelengseran Jokowi yang dirancang Mega? Sudah sepatutnya mereka cemas, dilihat dari kekuatan politik di DPR, dukungan Jokowi sangat lemah jika PDIP menarik dukungan. Lobi politik Jokowi dengan KMP melalui Prabowo dan Abu Rizal Bakri (ARB) belum memperlihatkan adanya kesepakatan.
Bahkan politisi Golkar Bambang Soesatyo mengatakan Golkar menolak bergabung di pemerintahan walau Jokowi telah menawarkan posisi di kabinet kerja. Padahal dukungan Golkar yang memiliki suara terbanyak kedua sangat diperlukan Jokowi jika PDIP balik badan menjadi oposisi.
Hitung-hitungan politik, Golkar lebih diuntungkan bergabung dengan PDIP. Jika Jokowi lengser, otomatis Jusuf Kalla yang merupakan kader Golkar yang menggantikan dan Golkar memiliki porsi kekuasaan yang lebih besar dibanding mendukung Jokowi. Atau pernyataan Bambang itu hanya bargaining agar Jokowi memberikan porsi lebih untuk Golkar?
Kendati demikian, isu resuffle kabinet kerja terus menguat. Jika Gerindra, PKS, PAN bahkan Demokrat bergabung maka tanpa Golkar pun Jokowi akan kuat. Dengan catatan PKB, Nasdem, PPP dan Hanura tetap solid bersama Jokowi. Jika itu terjadi, kemungkinan Golkar berpikir ulang untuk menjadi oposisi bersama PDIP. Atau bisa juga Golkar masuk ke pemerintahan dan Demokrat bersama PDIP yang menjadi oposisi.
Sebuah pertarungan politik yang menarik yang memiliki banyak kemungkinan. Semua akan terjawab setelah masa reses DPR berakhir penghujung bulan Maret mendatang. Masih banyak waktu untuk melakukan lobi politik.
