Saat ini sedang heboh berita penyadapan rumah dinas Gubernur DKI Jokowi. Alat sadap diletakan di ruang makan, kamar tidur dan ruang tamu rumah dinas. Kabar penyadapan yang terjadi sekitar Bulan Desember 2013 tersebut pertama kali diungkapan Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo dan dikuatkan pernyataan Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR, TB. Hasanuddin. (tempo.co/20 Feb 2014).
Saat dikonfirmasi wartawan masalah penyadapan tersebut, seperti biasa, Jokowi berkomentar kalem, tidak bereaksi berlebihan, persis kalau ditanyakan permasalahan di DKI Jakarta, dengan mengatakan “penyadap saya pasti kecewa karena tidak ada hal-hal yang layak disadap dari dirinya. Saya sama istri ngomong yang ringan-ringan saja” (kompas/21 Feb 2014).
Yang menjadi permasalahan adalah mengapa kasus penyadapan tersebut baru diungkapkan sekarang ini? Mengapa tidak disampaikan ke publik begitu ditemukan penyadapan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta?.
Ada tiga kemungkinan menurut opini saya sebagai orang awam :
1.Kalau diungkapkan ke publik, Jokowi khawatir kasus penyadapan menjadi pemberitaan ramai yang mengganggu kinerjanya mengurus Jakarta. Karena tidak ingin menjadi konsumsi publik, Jokowi akhirnya hanya melaporkan kasus penyadapan ke partainya (PDIP). Publik akhirnya tahu kasus tersebut karena diungkapkan Tjahjo Kumolo. Kalau sikap Jokowi memang seperti itu, maka tindakan Jokowi patut dipuji karena dia terbukti benar-benar ingin fokus bekerja, sedangkan urusan penyadapan dirinya diserahkan ke partai.
2.Strategi PDIP untuk mengalihkan isu-isu tertentu, khususnya isu pengunduran diri Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Sebagai partai pengusung Risma saat Pilwalkot, PDIP justru kelihatan tidak mendukung Risma sebagai Walikota. Dulu heboh pemakzulan Risma sebagai Walikota karena kenaikan pajak baliho, PDIP terlibat sebagai salah pihak pengusul. Saat mencari pengganti Bambang DH sebagai wakil walikota, Risma pun tidak ditanya dan dilibatkan PDIP. Ditambah prosedur pengangkatan Wakil DPRD Surabaya dari PDIP, Wisnu Buana Sakti sebagai Wakil Walikota yang menurut Risma tidak memenuhi syarat administrasi. Risma saat ini menjadi public darling sehingga banyak tokoh dan masyarakat yang bersimpati padanya. Sikap PDIP yang tidak bersahabat dengan Risma dapat menjadi bumerang bagi PDIP. Dengan melempar masalah penyadapan rumah dinas Jokowi sekarang, diharapkan dapat mengalihkan perhatian publik karena segala berita tentang Jokowi masih menjadi berita seksi di mata publik.
3.Strategi PDIP dalam rangka mendongkrak suara PDIP menjelang pileg April 2014. Kasus penyadapan terhadap Jokowi, dan ditambah isu Ketua PDIP, Megawati, selalu diikuti orang tak dikenal (mungkin maksudnya intel), diharapkan menimbulkan opini PDIP sedang diserang (didholimi) sehingga memicu simpati publik yang ujungnya memenangi pemilu.
Opini saya tersebut mungkin tidak benar sama sekali...ya tidak apa-apa…lha, wong cuma pendapat..hehe
Maturtengkiu
