Mengucapkan memang jauh lebih mudah daripada melakukan. Memunculkan teori lebih gampang daripada mewujudkan dalam praktek. Sudah banyak contoh orang yang hanya pandai berteori, tetapi tidak dapat mempraktekannya. Jangankan masyarakat biasa, sekelas presiden pun ternyata senang berteori, tetapi dalam prakteknya, kebalikan dengan teori atau ucapannya.
Kita tentu masih ingat saat sidang kabinet, Presiden SBY pernah meminta agar para menteri yang berasal dari parpol untuk mengundurkan diri sebagai menteri apabila lebih sibuk mengurus partainya. SBY meminta para menterinya fokus bekerja untuk kepentingan rakyat. Jika sudah tidak bisa fokus bekerja, SBY menyarankan mengundurkan diri dari jabatan menteri.
Dalam prakteknya, SBY seperti menilat ludah sendiri dan rela menurunkan "derajad" sebagai presiden seluruh rakyat Indonesia dengan menjadipresiden partai bentukannya, Partai Demokrat. Waktu SBY umroh di Mekkah pun, bukan rakyat Indonesia yang di doa kan, tetapi malah mendoakan partainya di dekat Kabah. Kalau pemimpinnya sudah begitu, jangan salahkan anak buah akan meniru apa yang dilakukan pimpinan tersebut. Para Menteri dari parpol pun ikut-ikutan sibuk mengurus parpol masing-masing.
Yang terbaru, SBY sebagaimana dikutip oleh Suara Demokrat yang diunggah di Youtube menyatakan agar calon presiden mendatang tidak menjalankan politik "dagang sapi" atau bagi-bagi kursi kabinet untuk partai koalisi. SBY berpendapat jangan hitung-hitungan kursi, hitung-hitungan posisi, berapa menteri ini, berapa menteri itu. SBY rupanya lupa dengan kebijakannya saat menyusun kabinetnya. Banyak menteri di kabinet SBY yang berasal dari parpol, bahkan komposisinya melebihi menteri dari kalangan profesional. Yang saya ingat, jumlah kursi yang diberikan kepada anggota koalisi, tergantung seberapa besar jumlah perolehan suara setiap partai anggota koalisi. Partai Demokrat tentu saja mendapat porsi terbesar, berikutnya Golkar, PKS, PKB, PPP dan PAN. Jelas kelihatan, SBY melakukan bagi-bagi kursi untuk partai pengusungnya. Sekarang SBY tidak setuju politik "dagang sapi".
Akibat kebijakan politik "dagang sapi" tersebut, SBY pun tidak berani melakukan tindakan apapun saat parpol anggota koalisi tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Saat pemerintah akan menaikkan harga BBM, banyak menimbulkan pertentangan dari masyarakat. Partai oposisi, seperti PDIP, wajar kalau menentang rencana pemerintah tersebut. Tetapi, jika ada anggota koalisi yang menentang program pemerintah, baru luar biasa. PKS adalah satu-satunya parpol koalisi pemerintah yang menentang kebijakan kenaikan BBM tersebut. Menghadapi sikap PKS yang "nyleneh" tersebut, SBY tidak berbuat apa-apa. Tidak ada sanksi bagi PKS maupun menteri yang berasal dari PKS.
Kita tunggu, apa komentar yang akan muncul dari SBY lagi mengenai calon presiden mendatang. Apakah dia akan berteori lagi?
