Mohon tunggu...
Sigit Budi
Sigit Budi Mohon Tunggu... Wiraswasta - Content Creator

Pembuat konten video, host podcast , selebihnya pengangguran banyak acara

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

Dicari Pendekar Korupsi Bebas Narkoba dan Radikalisme!

19 Juni 2019   01:04 Diperbarui: 19 Juni 2019   01:25 200
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pemberantasan radikalisme akut bakal seperti operasi kanker mungkin harus rela melepas orang - orang dekat atau saudara kita yang terlibat untuk diproses hukum. Sebuah harga mahal seperti dialami anak istri kombatan ISIS dari Indonesia yang kini terdampar di kamp - kamp pengungsian di Suriah, mereka harus rela melepas sang suami diadili oleh hukum perang  akibat perbuatannya selama bergabung dengan ISIS.

Tentu pemerintah dan tim pansel sudah berpikir masak - masak dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak sebelum melibatkan BNPT untuk menyusuri rekam jejak calon pimpinan (capim) KPK 4 tahun ke depan.  Budaya korupsi memang harus terus dikikis dari mental orang Indonesia, penyakit sosial ini terbukti membuat bangsa ini lambat meraih kejayaan. Namun tak kalah penting, radikalisme agama juga tak kalah bahaya  bagi keutuhan bangsa ini, menurut saya justru lebih berbahaya dari narkoba dan korupsi. Bila paham radikalisme  ini sudah menjadi gaya hidup para pendekar anti - korupsi bukan tak mungkin pemberantasan korupsi dipakai alat politik untuk kepentingan kelompoknya.

Perlu digarisbawahi bahwa pengaruh paparan radikalisme terhadap seseorang tak bisa diukur dari kesalehannya menjalankan ibadah  dan atribut yang dipakai sehari - hari seperti celana cingkrang atau memelihara jenggot panjang. 

Menurut saya tampak luar tersebut adalah hanya  sebuah  ekspresi religiusitas  seseorang,  tidak 100 persen  mencerminkan pola pikirnya. BNPT sendiri  tentu memiliki  kriteria ketat  untuk menilai seseorang dianggap simpatisan atau pendukung berat radikalisme, termasuk pada capim KPK. Pastinya pertimbangan BNPT bukan berdasar dari tingginya ujung celana dari mata kaki dan panjang jenggot capim KPK.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun