Keselamatan di Jalan Raya Tanggung Jawab Siapa?

Siapa bilang infrastruktur tak bermanfaat bagi rakyat, pendapat itu saya yakin bukan dari rakyat jelata. Lalu dari mana asal pendapat itu, sudah barang tentu dari elit - elit oposisi yang meninggalkan pendukungnya di penjara sementara mereka jalan - jalan ke luar negeri.

Kalau kita tanyakan kepada penduduk di daerah terpencil, apakah mereka butuh jalan untuk ke kota atau listrik, pasti jawabannya "iya".

Fakta di lapangan membuktikan bagaimana infrastruktur jalan raya yang baik.mengurangi penderitaan rakyat. Pada saat event mudik tahunan seperti saat ini keberadaan infrastruktur jalan raya memadai sangat terasa kegunaannya.

Kenapa saya mengatakan infrakstruktur jalan raya mengurangi penderitaan rakyat? Gampang saja mengukurnya, saya mengutip pernyataan dari Kepala Korp Polisi Lalu Lintas, Irjen Refdi Andri kepada awak media (Detik.com 6 Juni 2019) sebagai berikut :

"Penurunan kecelakaan lalu lintas mencapai 62 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ini data selama delapan hari kita Operasi Ketupat," kata Refdi kepada wartawan di Pos Pam Tol Palimanan Cirebon, Jawa Barat, Kamis (6/6/2019) sore.

Nah, jelas bagaimana keberadaan jalan raya yang laik bisa meredam lonjakan kematian sia - sia di jalan raya. Perlu kita tahu jalan raya adalah pembunuh massal nomor satu, konon korban kematian dan luka dari jalan raya lebih tinggi dari korban perang.

Menurut Kakorlantas, korban kecelakaan pada event mudik tahun ini turun hingga 62  persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tentu kabar mengembirakan, siapa sih yang ingin kehilangan anggota keluarga yang mereka sayangi. Bagaimana pun juga nyawa manusia sangatlah berharga bagi siapapun yang masih menghargai kemanusiaan.

Mengutip kembali pernyataan Kakorlantas, pada tahun 2018 angka kecelakaan lalu lintas mencapai 1.086 kejadian. Untuk korban yang meninggal dunia mencapai 227 orang, kemudian korban luka berat mencapai 250 orang dan luka ringan mencapai 1.393 orang.

Kita bisa bandingkan dengan data terakhir yang dirilis kepolisian di Detik.com (6/06/2019), bahwa selama delapan hari arus mudik terjadi 410 kecelakaan yang menyebabkan 97 orang meninggal dunia, 71 orang luka berat dan 456 orang luka ringan.

Tak berlebihan bila Kakorlantas menyatakan penurunan angka kecelakaan itu disebabkan meningkatnya kesadaran tertib lalu lintas dan kesiapan infrastruktur.

Bila berbicara tentang keselamatan di jalan raya, kelaikan infrastruktur adalah mutlak,  sejalan dengan resolusi PBB tentang "Dekade Keselamatan Jalan Raya. Pada bulan Maret 2010 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) akhirnya mengeluarkan Resolusi "Decade of Road Safety" 2011 -- 2020 (A/64/255)

Menurut Road Safety Asociation (RSA) Setiap tahun hampir 1,3 juta orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di jalan dan lebih dari 3000 orang meninggal setiap harinya. 90% kematian akibat lalu lintas terjadi dinegara negara berpenghasilan rendah. 

Dan ternyata kecelakaan di jalan merupakan salah satu dari tiga penyebab utama kematian bagi orang antara umur 5 sampai 44 tahun yang memang masih produktif dan merupakan penyebab utama kematian kelima di dunia.

Dari data dan fakta RSA ini sangat jelas bagaimana infrastruktur dalam hal ini jalan raya yang baik mampu mengurangi penderitaan pengguna jalan raya. 

Untuk mewujudkan dekade keselamatan tersebut ada stake holder yang khusus terlibat langsung dalam keselamatan di jalan raya. Penanganan dilakukan mulai secara terpadu melibatkan kementerian dan lembaga negara (K/L).

Ada lima K/L yakni Bappenas sebagai koordinator, KemenPUPR sebagai penyedia infrasteuktur, Kemenhub sebagai regulator, Kepolisian menangani penegakan hukum di jalan raya  dan Kemenkes untuk penanganan paska trauma. 

Sukses mudik 2019 tak lepas dari kerjasama 5 unsur di atas dan dukungan K/L lain yang secara tak langsung memberikan dukungan. Tak boleh dilupakan juga adalah kepatuhan pengguna jalan raya untuk mematuhi aturan dan arah petugas di lapangan.

Bisa saya simpulkan, masyarakat yang terprovokasi oleh pernyataan elite politik bahwa rakyat tak butuh infrastruktur fisik adalah sebuah kebodohan. Kebodohan yang berasal dari kemalasan mencari tahu informasi yang benar, bukan kebodohan karena warisan. 

Di era keterbukaan informasi saat ini banyak materi informasi yang sangat membantu memahami persoalan di sekitar kita. Jadi jangan menggantungkan informasi pada elite politik, tokoh agama yang sering melontarkan informasi untuk kepentingan kelompoknya sendiri.