Kemiskinan, Dulu dan Hari Ini

Jumlah tersebut setara dengan jumlah 3  provinsi di Pulau Sumatera, Sumatera Utara (14,510,668), Sumatera Barat (5,366,763), dan Aceh  (5,046,182) bila digabung jumlahnya kurang lebih 25 juta orang. Bagaimana pemerintah mengelola program pengentasan kemiskinan ?

Pada era pemerintah SBY dikenal dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemerintah Joko Widodo pun juga memiliki program serupa yakni Program Keluarga Harapan (PKH), dan untuk pembiayaan pendidikan keluarga miskin atau kurang mampu diluncurkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan penyempurnaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lewat Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan program pemberdayaan lainnya. 

Menurut Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema "Fakta Penurunan Angka Kemiskinan", adalah :

Pertama, substansi kebijakan dan program pemerintah yang didasarkan pada cita-cita kemerdekaan, amanat konstitusi, dan visi-misi Nawacita Pemerintah.

Kedua, ada sinergitas pemerintah dan lembaga-lembaga negara, antarkementerian dan antarlembaga pemerintah (BULOG, HIMBARA, TVRI, dan sebagainya).

Ketiga,  pola kepemimpinan Presiden Jokowi yang langsung turun ke lapangan memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional berjalan secara baik dan efektif.  

Lepas dari itu, kabar penurunan angka kemiskinan menjadi satu digit perlu disambut gembira meski pemerintah harus berupaya keras mengentaskan 25 juta orang yang masuk kategori miskin, bukan angka sedikit. Selain itu, mempertahankan kelompok miskin yang naik kelas agar tidak jatuh lagi juga tak kalah penting, menurut Bambang Brojonegoro di forum sama mereka inilah yang disebut "rentan miskin", bisa karena pengaruh dari luar atau dari diri mereka sendiri.