Kenaikan tarif tol di Jakarta menimbulkan reaksi beragam, ada sebagian pelanggan bisa menerima dan sebagian lagi mempertanyakan soal ini mengingat layanan jalan tol dinilai belum maksimal. Saya sendiri awalnya merasa kurang paham tentang kebijakan ini, apa arahnya bagi pelayanan pengguna tol dan keuntungan (benefit)nya. Setelah mengikuti Diskusi Media bertema tema "Integrasi Tol Dukung Sistem Logistik Nasional" di Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) Â sedikit banyak wawasan saya terbuka.
Keberatan masyarakat soal kenaikan tarif tol bisa dimaklumi, namun sebaiknya masyarakat juga bersikap bersikap rasional dalam memilih jasa layanan tol seperti diungkapkan Yayat Supriatna, Pengamat Perkotaan dalam acara itu. Yayat Supriatna mengajak untuk menghitung ulang bersama-sama berapa angka yang paling rasional untuk angkutan logistik ataupun pribadi. Tentunya, kata dia, setelah pola integrasi diberlakukan, sebagai bahan evaluasi.
Selain itu, menurut Yayat, juga perlu segera dipetakan kembali penataan kawasan industri di Jabodetabek. Yang aksesnya, menurut dia, harus pula ada alternatif angkutan transportasi lain. Terkait integrasi tol sendiri, Yayat mengakui, tak dapat dipungkiri, saat ini terjadi kontestasi antara angkutan pribadi dan logistik di ruas jalan tol.
"Tol kan sekarang jadi rebutan antara kendaraan pribadi dan kendaraan logistik. Karena semua berpusat di jabodetabek. Apalagi jorr DKI sudah terintegrasi dengan tol Jawa. Otomatis memang semakin padat dan berat bebannya," katanya.
Dalam situasi tersebut, Yayat kemudian menanyakan siapa yang paling dirugikan terkait kebijakan integrasi tol yang akan diambil? Terkait itu, Yayat terlebih dulu mengingatkan bahwa pilihan memakai jalan tol merupakan pilihan rasional. Dia merincikan, kalau masuk tol dari kawasan Tangerang, sekitar Rp25 ribu sekali jalan. Maka PP, sambung dia, 50 ribu. Sedangkan kalau dari Bogor, kata Yayat, sekitar Rp 40 ribu pulang pergi.
"Itulah cost yang harus ditanggung pengendara pribadi. Kalau dari total Rp50 ribu, maka per bulan sekitar 1,5-2 juta. Jika begitu, maka kelas mana yang paling terpengaruh?" tanyanya. Merujuk hitungan Bank Dunia, Yayat menjelaskan, yang bisa mengalokasikan dana sejumlah itu untuk transportasi tol adalah mereka yang memiliki gaji antara Rp15-20 juta. "Jadi secara rasional, yang mensubsidi adalah menengah ke atas. Kalau yang gajinya di bawah itu mending naik angkutan umum," katanya.
Yayat juga mengusulkan agar penyelenggara layanan tol bisa memberikan alternatif layanan kepada masyarakat melalui tarif - tarif khusus pada jam-jam tertentu. Pendapat Yayat ini bisa dikatakan mewakili masyarakat yang rutin menggunakan layanan jasa jalan tol, terutama di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan Depok yang sering mengalami kemacetan. Memang bagi konsumen jalan tol pelayanan adalah utama, terutama bagi pengguna tol yang memilik kesibukan tinggi, apabila tarif terus naik, sementara jalanan rusak dan macet tentu menimbulkan pertanyaan tentang tarif yang mereka bayarkan.
Efisiensi Jalan Tol
Dalam perspektif luas pengelolaan jalan tol tidak sederhana, seperti mengutip biaya dan perbaikan, namun ada pekerjaan managerial yang menyangkut banyak aspek ekonomi dan sosial. Secara umum keberadaan jalan tol memberikan nilai tambah berupa akses cepat bagi perumahan - perumahan di pinggiran jalan tol , juga tumbuhnya perumahan baru di sepanjang tol. Sayang sekali akses jalan tol hanya bisa diakses oleh kendaraan roda empat, sementara pengendara roda dua tak bisa.Â
Bagaimana dengan pengguna transportasi umum ? Jelas, pengguna transportasi umum dapat mengunakan transportasi publik yang lewat jalan tol untuk menuju lokasi kerja mereka.
Tahukah bahwa saat ini jalan berbayar ini sudah tidak efisiensi lagi secara ekonomis? Bayangkan saja di jalan tol kendaraan pribadi dan angkutan logistik memadati ruas - ruas  jalan tol untuk tujuan berbeda. Dampaknya kemacetan terjadi sebab kendaraan pribadi lebih cepat dibandingkan kendaraan logistik.
