Apalagi Presiden Joko Widodo saat ini secara intensif  menekankan pada pemerataan pembangunan dengan prinsip pembangunan dari pinggiran. Secara nyata masyarakat di perbatasan Indonesia dan wilayah - wilayah yang sampai 70 tahun Indonesia Merdeka belum tersentuh pembangunan.
Bagi kita yang tinggal di kota besar, sarana listrik dan jalan raya mulus adalah hal biasa. Mari kita tanyakan kepada saudara - saudara kita di luar Jawa yang jauh dari kota. Kedua sarana kehidupan itu bisa menjadi sebuah kemewahan, dan kehadirannya mampu mengubah kesejahteraan masyarakat di lokasi tersebut dan masa depan generasi mudanya.
Bukankah setiap warga negara berhak menikmati setiap kue pembangunan dengan porsi yang sama ?
Barangkali kita yang biasa hidup nikmat di Pulau Jawa dengan segala fasilitasnya lupa akan saudara kita di pulau - pulau lain. Pulau Jawa bagi penduduk luar Jawa masih dianggap sebagai pulau termewah, segala fasiltas, prasarana dan sarana kehidupan ada di sini dan mudah didapatkan.
Mengapa ketika pemerintah menetapkan kebijakan BBM satu harga penduduk di Pulau Jawa tidak bereaksi ?Â
Penyebabnya kita tidak pernah mengalami sendiri selama puluhan tahun, justru sebaliknya untuk perubahan harga BBM yang naiknya tidak seberapa kita bisa mencaci maki pemerintah. Apakah saudara kita di pulau lain yang selama bertahun - tahun harus menerima disparitas harga BBM tinggi marah - marah ?Â
Padahal selisih harga BBM di Jawa dan pulau - pulau terluar bisa puluhan ribu per liter. Tak terbayangkan oleh saya bila ada kenaikan harga sebesar itu di Pulau Jawa, mungkin tiap hari, di setiap kota masyarakat dan mahasiswa berdemo siang malam.
Apakah mungkin kebijakan BBM satu harga dilakukan oleh swasta ?
Pastinya cukup sulit, pekerjaan ini sebuah pekerjaan besar dan lintas sektoral. Untuk pengadaan BBM sampai tujuan seperti di kawasan pegunungan di Pulau Papua harus melewati proses panjang. Mulai dari stasiun pengilangan minyak ke lokasi penimbunan, lalu didistribusikan ke wilayah - wilayah terpencil dengan kapal - kapal laut, sampai di pelabuhan dibawa lagi ke lokasi tujuan. Terbayangkah bagaimana kompleksitas pekerjaan di balik kebijakan ini?  Tanpa campur tangan pemerintah dengan keterlibatan BUMN Pertamina  dan lainnya menurut hemat saya tidak mungkin kebijakan ini terealisasi dalam waktu cepat seperti di Pulau Papua.
Tetapi tak bisa menutup mata, masih ada BUMN - BUMN yang kini terus merugi  meski sudah mendapatkan penyertaan dana pemerintah lewat APBN. Sorotan utama publik adalah PLN, BUMN yang menangani penyediaan energi listrik untuk rakyat. Meski rezim terus berganti, BUMN ini tidak pernah saya dengar  untung, selalu merugi.
Dalam beberapa kali  ekspose media  pihak direksi PLN menyatakan kondisi keuangan aman, pasokan listrik juga aman. Seringkali publik disesatkan dengan laporan keuangan BUMN hanya dengan membandingkan aset perusahaan, biaya operasional dan hutangnya. Sudah pasti BUMN tidak akan bangkrut meski hutang lebih besar dari pendapatan karena aset negara lebih besar.
