Soal hutang negara di era pemerintahan Jokowi - JK menjadi isu "seksi" kelompok untuk mengkritik kinerja pemerintah.
Saya beberapa waktu terakhir tergoda memahami persoalan ini secara jernih. Dari sudut pandang oposan menurut saya sah - sah saja berpendapat Jokowi "tukang hutang".
Toh isu ekonomi memang paling mujarab untuk membangun persepsi publik soal ketidakmampuan pemerintah mengelola keuangan negara.
Bila sedikit menengok ke belakang, pemerintahan Orde Lama mendapatkan legitimasi  untuk dilengserkan salah satunya oleh isu ekonomi. Mahasiswa saat itu berdemonstrasi dengan mengajukan "Tritura" (3 tuntutan rakyat),  salah satunya "Turunkan Harga". Seakan sejarah berulang, rezim yang didukung mahasiswa saat itu dan memerintah sekitar 30 tahun juga jatuh oleh isu ekonomi.
Orde Baru jatuh dibawah tekanan ekonomi  global dan dalam negeri. Mahasiswa '98  juga mengusung narasi seperti senior angkatan '66 dengan kalimat beda namun substansi sama, yakni soal ekonomi. "Kolusi, Korupsi , Nepotisme (KKN).
Ekonom UGM, Tony Prasetiantono pernah menyatakan bahwa negara - negara besar yang memiliki hutang besar tidak mengalami kebangkrutan karena mereka hutang kepada rakyatnya sendiri. Berbeda dengan kasus negara Yunani yang pernah menjadi "kerikil" masyarakat ekonomi Eropa sebab hutang luar negeri mencapai 175 % Â PDB.
Sri Mulyani mencontohkan kasus negara Amerika latin, Venezuela yang hampir bangkrut. Padahal politisi Indonesia pernah mengidolakan kebijakan ekonomi dengan negara itu.
Bagaimana cara Sri Mulyani menggunakan pajak sebagai instrumen fiskal?
Salah satunya adalah pajak, surat hutang dalam negeri, sisanya berasal dari  hutang luar negeri. Secara khusus, Menkeu menegaskan pihak menerapkan skala prioritas dan kehati - hatian dalam mengelola APBN.Â
Berkait dengan hutang pemerintah yang makin tinggi, Dosen Ekonomi UI ini hutang nasional masih tahap aman, karena PDB kita makin tinggi. (Data bisa dilihat di website kementerian keuangan).
Dalam dua tahun terakhir menurut Sri Mulyani, pemerintah berhasil menekan angka defisit anggaran dengan tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi  nasional ditengah ketidakpastian ekonomi dunia.
