Dalam proses kemerdekaan Indonesia, Tan Malaka juga berseberangan dengan tokoh-tokoh besar lainnya, seperti Soekarno dan Hatta. Ia mengkritik keputusan mereka untuk menerima Jepang sebagai "pelindung" Indonesia, dan meyakini bahwa tindakan tersebut hanya akan menggantikan satu bentuk penjajahan dengan bentuk lainnya.Â
Bahkan setelah Proklamasi Kemerdekaan, ia menolak untuk berkompromi dan menuntut agar revolusi terus berjalan demi mencapai masyarakat yang benar-benar merdeka dan adil.
Peran dalam Politik Indonesia
Tan Malaka mendirikan Partai Murba (Musyawarah Rakyat Banyak) pada 1948, sebuah partai politik yang berlandaskan ideologi kerakyatan dan anti-kolonialisme.Â
Meskipun partai ini tidak sebesar Partai Nasional Indonesia (PNI) atau Partai Komunis Indonesia (PKI), Tan Malaka tetap menjadi figur yang memiliki pengaruh besar dalam pergerakan rakyat. Namun, posisi politiknya yang kuat membuatnya dianggap sebagai ancaman oleh penguasa kala itu.
Salah satu momen yang memperkuat anggapan tentang "bahayanya" Tan Malaka adalah keterlibatannya dalam peristiwa-peristiwa politik yang menantang pemerintah.Â
Ia dianggap mendalangi pemberontakan di berbagai daerah karena gagasan revolusionernya yang radikal, meski ia sendiri tidak secara langsung terlibat dalam semua insiden tersebut. Pada akhirnya, Tan Malaka ditangkap oleh pemerintah Indonesia pada 1949 dan dieksekusi tanpa proses pengadilan, di bawah tuduhan yang tidak pernah terbukti sepenuhnya.
Mengapa Tan Malaka Dianggap "Berbahaya"?
Ada beberapa alasan mengapa Tan Malaka sering disebut sebagai figur yang berbahaya, baik bagi penjajah Belanda maupun bagi pemerintahan Indonesia sendiri:
1. Ideologi Revolusioner: Pemikirannya tentang revolusi sosial dan penghapusan kapitalisme sangat berbeda dengan konsep kemerdekaan yang ditawarkan oleh banyak tokoh lain.Â
Tan Malaka tidak hanya ingin Indonesia merdeka dari penjajah, tetapi juga dari ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada dalam masyarakat. Hal ini mengancam kepentingan kelompok elite dan penguasa, termasuk penguasa kolonial dan pemerintah pasca-kemerdekaan.
