Sekali lagi saya tekankan, ini termasuk jalan provinsi loh, bukan jalan perkampungan yang menunggu giliran dana 1 milyar baru di uruk dengan tanah, dan menunggu proses pengaspalan yang memakan waktu bertahun-tahun, itupun jika tak di korupsi dananya. Jalan di atas lebih pantas di sebut kubangan kerbau, karena sudah tak berbentuk layaknya jalan umum lagi.
Seperti jalan menuju rumah saya, hampir 20 tahun ini tak pernah tersentuh dana desa. Momen pemilihan umum kemarin di manfaatkan oleh masyarakat, siapa yang berani membangun akses jalan di kampung, dialah yang akan di pilih saat pencoblosan. Masyarakat sudah sangat apatis terhadap aparat Desa yang hanya bisa berjanji, namun tak tahu kapan merealisasikan janjinya.
Kembali pada para pemangku kewenangan, kerusakan terparah ini terjadi di jalan Binjai-Kuala atau tepatnya pada pasar 7 Padang cermin. Apa kalian tidak malu pada masyarakat yang selalu berusaha taat terhadap pajak. Kasihan anak-anak yang berangkat dan pulang sekolah, mereka selalu di cekoki debu ketika kemarau, bertarung dengan lumpur serta maut saat musim hujan datang.
Banyak masyarakat menyalahkan truk yang selalu lalu-lalang membawa panen kelapa sawit dari perkebunan, batu serta pasir yang di ambil dari daerah Bahorok. Mereka juga tidak bisa disalahkan, karena juga ikut membayar retribusi pada Pemda Langkat, lalu kemana pundi-pundi pajak dan retribusi daerah tersebut di gunakan.
Seolah begitu rumitnya permasalahan yang di hadapi oleh pemerintah daerah Langkat, hanya memperbaiki jalan umum yang setiap hari di gunakan oleh masyarakat beraktivitas sehari-hari saja mereka tak mampu. Tega membiarkan masyarakat menderita setiap melewati jalan tersebut.
Saya pikir tak perlulah sampai Pak Jokowi turun tangan hanya untuk menyelesaikan masalah sepele ini. Jangan juga Pak Edy Rahmayadi, sebagai Gubsu yang harus turun langsung. Saya yakin kalau beliau tahu masalah ini, bisa di gebuk para pemangku tanggung jawab di langkat.Â
Hal Remeh temeh begini cukuplah di selesaikan oleh Bupati Langkat ke-10 bapak Terbit Rencana, sebagai bupati terpilih periode 2019-2024 untuk membereskannya. Perlu di ketahui juga, beliau ini pernah menjabat sebagai ketua DPRD kabupaten Langkat pada jaman pemerintahan SBY, periode 2014-2018, Jadi tak perlu lagi meragukan kemampuan beliau.
Bukan kebetulan juga, kediaman beliau berada di daerah Raja Tengah yang merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Ya, jika ingin menuju rumah beliau ternyata melewati jalan yang rusak tersebut, kecuali menggunakan jalan alternatif atau menaiki helikopter untuk menuju tempat kerjanya. Sindiran inipun ternyata sudah banyak di ungkapkan oleh masyarakat di media sosial seperti fecebook.
Bukan hanya meneruskan keluhan masyarakat, orang tua juga keluarga besar saya yang memang tinggal di daerah tersebut, setiap hari harus merasakan kejamnya siraman debu dan lubang-lubang besar yang tak terlihat saat musim penghujan datang seperti saat ini. Jalan umum rusak, jalan alternatif malah tak kalah parahnya, namun lagi-lagi Pemda Langkat hanya berwacana saja.
