Berikan sanksi tegas namun manusiawi bila saat dirazia ada karyawan yang tertangkap basah memiliki aplikasi judi online atau ada yang terdeteksi oleh kantor dengan berbagai bukti telah terlibat judi offline.
Setidaknya juga dengan adanya aturan larangan ini, menjadi pengingat karyawan untuk tidak berbuat judi.
2. Background checking sebelum menerima karyawan.
Ya, background checking tentu boleh diterapkan seperti yang salah satunya yaitu untuk mengecek catatan utang kandidat atau istilahnya menerapkan cara sejenis BI Checking.
Tidak salah kok kalau suatu kantor ingin memastikan apakah para kandidat karyawannya bebas dari utang atau kalau pun ada utang kondisinya masih bisa ditoleransi.
Hal ini berguna juga untuk mendeteksi dan cegah dini, apakah kandidat karyawan adalah pecandu judi online maupun offline atau tidak.
3. Pengawasan melekat bila ada karyawan mengajukan pinjaman ke bank ataupun ke kantor.
Ya, memang yang namanya pinjaman ini ranahnya pribadi, namun demikian tentu ada andil kantor untuk mengawasinya.Â
Kantor punya wewenang untuk menelisik lebih dalam kenapa karyawan mengajukan pinjaman, apalagi kan karyawan butuh keterangan penghasilan sebagai syarat pinjaman.
Nah di sinilah letak pentingnya peranan kantor dalam meneliti karyawannya yang mengajukan pinjaman.Â
Karena di sinilah juga sebenarnya kantor dapat membaca perilaku keuangan karyawannya apakah sehat atau tidak, apakah karyawannya tersebut terlibat judi atau tidak.
