Hari Pers Nasional 2023 yang bertema, "Pers Bebas, Demokrasi Bermartabat" diharapkan menjadi wujud profesionalisme Media kedepan.
Apalagi kekinian pers sudah bertempur dalam ajang disrupsi digital, pers sudah merambah atau bertransformasi dalam dunia digital.Â
Media Online pun mulai banyak bertumbuhan bak jamur, baik itu media online yang berizin dan sudah berverivikasi dewan pers maupun media online yang abal-abal.
Seiring itu juga membanjirlah juga jurnalis-jurnalis media online, dari yang bersertifilat dewan pers hingga yang jurnalis "bodrex".
Nah, dua hal mendasar yang menjadi citra buruk pers yaitu media abal-abal dan jurnalis bodrex inilah yang mesti jadi perhatian bagi insan pers termasuk Dewan Pers. Karena kenyataannya dilapangan masih ada yang melakukan prsktik seperti ini.
Selain itu, masih adanya "media peras"dan kebiasaan mengamplopi ataupun minta diamplopi, masih menjadi hal yang mesti pula dibenahi bahkan harus dihilangkan.
Yang pasti, pers bebas itu sejatinya bukan berarti bisa sebebasnya dengan alasan kebebasan pers dan atas nama demokrasi tapi mengebelakangkan kode etik jurnalistik.
Maka dari itu, sejalan dengan tema pers bebas dan demokrasi bermartabat ini semoga bisa menjadi momentum untuk semakin meningkatnya dan membaiknya profesionalisme pers, baik itu secara organisasinya maupun insan persnya.
Pers harus bebas dari media yang biasa jadi tukang peras, pers harus bermartabat dengan bebas dari minta "diamplopi", mewarta dengan independen dan berimbang, berdasar fakta dan data. Bukan mewarta karena motivasinya "amplop" dan "memeras".
Memeras maksudnya disini adalah ketika ada bad news dan "sasaran tembaknya" (objeknya) adalah, nama baik instansi, pimpinan instansi, figur, pejabat publik, ataupun orang penting lainnya, maka ada yang tidak segan segan memeras terang-terangan. Kalau mau aman enggak diberitakan harus memberi sejumlah uang, kalau enggak bakal diviralkan.
Ya, kenapa penulis menyatakan ini semua, karena penulis pernah berjibaku bersama para awak media, karena penulis pernah jadi bagian humas dari kantor penulis sehingga seringkali penulis minta tolong diwartakan bila ada even-even yang berkaitan dengan kantor penulis.
Jadi penulis tahu persis bagaimana pernah "diperas", baik itu secara halus maupun terang-terangan, bagaimana jurnalisnya minta diamplopi baik secera halus maupun terang-terangan.
Katanya profesional dan bermartabat, tapi kok praktik-praktik tidak bermartabat kok dimainkan. Katanya menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, kok masih minta "amplop".
Inilah yang sejatinya sangat perlu jadi perbaikan dan koreksi bagi rekan-rekan jurnalis dan media serta insan pers secara keseluruhan.
Agat dapatnya praktik-praktik tidak bermartabat ini dihilangkan. Jangam dibiasakan ataupun jadi kebiasaan, termasuk juga para user yang punya "hajat berita" jangan pula dibiasakan mengamplopi. Untuk mempermulus beritanya dimuat atau ditayangkan.
Namun demikian, kesemuanya ini tinggal masing-mading saja sih, baik itu medianya, jurnalisnya, usernya, maupun para pemangku kepentingan.
Namun kalau melihat bagaimana sampai sekarang ini apa yang sudah penulis uraikan ini masih berlaku jadi kebiasaan dalam dunia pers, nampaknya masih sulit pers kita untuk profesional bahkan menjadi bermartabat.
Akan tetapi, keyakinan tentunya masih boleh kita harapkan , bahwa kedepan pers kita bisa semakin profesional dan semakin bermartabat, dapat amanah menjungjung tinggi kode etik jurnalistik dan selalu berlandaskan UU Pers.
Peran dewan pers untuk mengawal pers dan kesadaran masing-masing insan pers lah yang diharapkan mampu membawa agat pers di negeri ini semakin demokratisÂ
Sehingga pers benar-benar amanah nenjadi pilar keempat demokrasi di NKRI yang kita cintai bersama ini.
Selamat Hari Pers Nasional 2023Â
Demikian artikel singkat ini.
Artikel ke-22, tahun 2023Â
