Hacker dunia cyber yang menamakan dirinya Bjorka, tengah menjadi sorotan masyarakat Indonesia.
Pasalnya, Bjorka mengklaim mampu meretas data pribadi jutaan masyarakat Indonesia, bahkan Bjorka juga mengklaim mampu meretas dokumen negara.
Bahkan, Bjorka mampu mengumbar atau men-doxing data pribadi sejumlah pejabat publik, seperti Menkominfo Johny G. Plate dan Ketua DPR RI Puan Maharani.
Ini artinya, klaim Bjorka terkait dapat meretas keamanan siber Indonesia tidak bisa dipandang dengan sebelah mata, dan jelas Bjorka bukan Hacker sembarangan yang bisa dianggap remeh oleh pemerintah Indonesia.
Yang jelas juga, mau itu data pribadi masyarakat Indonesia ataupun dokumen pemerintah, hingga dokumen negara yang lainnya, maka kesemuanya ini adalah data siber negara. Sehingga sudah seharusnya pemerintah menjaganya jangan sampai bocor atau dapat diretas oleh para Hacker.
Kemudian, yang tak bisa terlepas juga dari sejumlah klaim Bjorka, dan teror maupun ancaman yang disebarkannya kepada pihak pemerintah Indonesia terhadap keamanan siber Indonesia, maka pemerintah jelas tidak bisa berpangku tangan.
Ini baru satu Hacker macam Bjorka yang menyerang kemanan siber Indonesia, bagaimana kalau Hacker lainnya ikut-ikutan menyerang, wah bisa dibayangkan, betapa berbahayanya keamanan siber Indonesia.
Artinya juga di sini, dengan mampunya Bjorka menembus keamanan siber Indonesia, maka jelaslah sudah, bahwa tingkat kemanan siber Indonesia masih jauh dari kata aman dan kuat, tingkat kerentanan kebocoran data dokumen negara masih sangatlah riskan.
Tapi yang jadi lucu itu ketika pemerintah melalui Menkominfo Johny G. Plate malah memberi pernyataan yang malah jadi kontroversi, yaitu agar para Hacker jangan menyerang siber Indonesia karena kasihan masyarakat.
Ya, jelas saja kalau begini pemerintah Indonesia malah ditertawakan oleh Bjorka, bahkan sampai di bully oleh Bjorka.
Ya, yang namanya juga Hacker, kerjaannya ya meretas, mau meretas apa saja ya terserah Hackernya kan, kok ini malah pemerintah justru bikin pernyataan lucu begitu, malah kesannya lempar batu sembunyi tangan, dan malah menggambarkan ketidakmampuan pemerintah melindungi data pribadi masyarakat dan dokumen negara.
Bahkan malahnya, Kemenkominfo justru terkesan lepas tangan dan lepas tanggung jawab, alias cari alasan pembenaran enggak mau disalahkan, bahwa terkait keamanan siber data pribadi masyarakat dan dokumen negara bukan domain atau tanggung jawab Kemenkominfo, tapi merupakan domain atau tanggung jawab Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN).
Intinya, apa yang jadi pernyataan Menkominfo bukanlah pernyataan yang bijak, seyogianya ya jangan begitulah, jangan kesannya justru mengumbar kelemahan dan lepas tanggung jawab.
Okelah kalau kemanan siber Indonesia adalah domain BSSN, tapi Kemenkominfo enggak harus gitu juga kali, karena biar bagaimanapun juga kemanan siber Indonesia, maka Kemenkominfo masih ada keterkaitannya.
Seyogianya ya bagaimana caranya lah, antara Kemenkominfo dan BSSN bisa saling bersinergi dan bekerjasama dalam rangka kemanan siber Indonesia.
Bagaimana mau mengatasi Hacker lainnya, kalau baru satu Bjorka saja pemerintah enggak bisa mengatasinya, wah enggak bisa kebayang kalau para Hacker yang lainnya ikut-ikutan menyerang keamanan siber Indonesia.
Sehingga inilah yang menjadi pekerjaan rumah atau PR besar pemerintah entah bagaimana caranya harus bertanggung jawab dalam rangka mengamankan data dan dokumen negara.
Yang jelas, kemunculan Bjorka yang meneror keamanan siber Indonesia adalah fakta yang tak terbantahkan, dan ini harus jadi perhatian mendalam pihak pemerintah.
Karena tidak menutup kemungkinan kedepan, tidak hanya Bjorka saja yang akan menyerang kemanan siber Indonesia.
Karena melihat masih gampangnya keamanan siber Indonesia untuk diretas, maka bisa saja Hacker lainnya yang bisa jadi lebih canggih dari Bjorka bakal turut menyerang.
Sehingga sudah semestinya pemerintah semakin ekstra waspada terkait keamanan siber Indonesia, dan jangan anggap enteng kemampuan para Hacker ini.
Oleh karenannya perkuatan kemanan siber Indonesia harus benar-benar semakin ditingkatkan, pemerintah harus bertanggung jawab penuh soal ini, sudahlah enggak usah saling lempar tanggung jawab, tapi dikeroyok bersama untuk menemukan solusinya agar kemanan siber Indonesia kuat dan tak gampang ditembus oleh para Hacker.
Ya, mungkin dengan jalan semakin meningkatkan kemampuan SDM yang menggeluti kemanan siber ini bisa jadi salah satu solusi, atau semuanya yang berkaitan dengan urusan siber bersatu padu dalam rangka mengamankan siber Indonesia.
Jangan masyarakat malah dibuat semakin tidak tenang terkait keamanan data pribadinya, padahal masyarakat sudah mempercayakan penuh kepada pemerintah.
Tapi kok ini kesannya pemerintah justru terlihat lemah dan enggak bikin tenang masyarakat. Ya jelas kalau begini, bagaimana masyarakat mau percaya pemerintah.
Oleh karenanya, PR besar terkait keamanan siber Indonesia ini, maka pemerintah harus bisa mencari solusinya, sehingga masyrakat bisa tenang dan tidak kepikiran dan percaya pada pemerintah bahwa pemerintah bisa amanah menjaga data pribadi masyarakat termasuk juga dokumen negara.
Sigit Eka Pribadi.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H