Ya, ternyata ada sikap otoritarianisme pemerintah menekankan kekuasaan demi tujuannya belaka tanpa mempertimbangkan derajat kebebasan yang demokratis terhadap rakyatnya soal penerapan aplikasi milik pemerintah ini kepada masyarakat.
Itulah yang selama ini sebenarnya jadi kelakuan pemerintah soal aplikasi milik pemerintah terhadap kita, dan inilah juga yang seyogianya itu jadi faktor paling penting bagi pemerintah untuk mengevaluasinya, sekaligus menyadarinya.
Sehingga ke depannya entah bagaimana caranya agar dapatnya jangan bersikap otoritarian soal aplikasi milik pemerintah ini, pemerintah harus punya visi, bagaimana memperlakukan masyarakat dengan adil dan bijak.
Jangan ujuk-ujuk bikin aplikasi, belum juga dimatangkan, belum juga disosialisasikan dan diedukasikan dengan masif kepada masyarakat, terus langsung main paksa saja kepada masyarakat untuk menggunakannya, kan enggak demokratis itu, jadi enggak salahkan kalau hal begini pemerintah dikatakan otoritarian.
Ingat! Ada amanah Pancasila dan amanah Konstitusi yang diemban pemerintah, jadi janganlah malah pemerintah justru menabraknya dengan alasan otoritas dan legitimasi tapi aslinya otoritarian.
Nah, kalau soal nantinya ada rencana pemerintah untuk menciptakan Super App, ya boleh banget, apalagi katanya juga pemerintah akan mematikan aplikasi yang katanya jumlahnya 24.000 itu, dan tentunya ada aplikasi sampah dan aplikasi yang enggak berguna di dalamnya, ya jelas banget hal ini adalah terobosan yang baik.
Ada upaya inovatif pemerintah untuk instrospeksi dan perhatian kepada masyarakat yang selama ini direpotkan oleh pemerintahnya sendiri soal aplikasi plat merah ini
Malah hal ini akan sangat didukung sepenuhnya oleh masyarakat, karena jelas banget, super app akan memudahkan masyarakat dalam menggunakan berbagai layanan yang disediakan pemerintah.
Bahkan, akan efektif dan efisien, mengirit biaya anggaran keuangan pemerintah, dan juga tidak merepotkan masyarakat karena cukup satu aplikasi saja yang diunduh pada HP Android.
Namun demikian, seperti awal yang penulis ulas tadi, jangan sampai kebijakan soal super app milik pemerintah ini, pemerintah masih bersikap otoritarian kepada masyarakat, janganlah begitu, kasihan masyarakat.
