Tapi sepertinya akanlah sulit rasanya kalau Moeldoko mau bertindak begitu, ini karena justru sebagai KSP lah kekuatan yang sesungguhnya dari Moeldoko terkait kisruhnya Partai Demokrat dan masa depannya ke depan terkait legitimasi Demokrat Kubunya.
Sehingga di sini, ya memang harus dari Presiden Jokowi sendiri lah yang meminta mundur Moeldoko dari jabatan KSP secara terhormat.
Ya, memang rawan sekali kalau begini situasinya, jadi serba bikin opini liar publik dan persepsi liar publik, serta bermacam multitafsir dan tudingan minor lainnya kepada pihak istana khususnya kepada Presiden Jokowi sendiri terkait manuver Moeldoko dalam kisruh Partai Demokrat ini.
Kalau setidaknya dalam hal ini memang tidak ada penjelasan sedikit pun atau rilis resmi dari pemerintah ataupun dari Presiden Jokowi terkait tindakan Moeldoko yang bermanuver di Partai Demokrat ini, maka ya jangan di salahkan kalau publik menuduh Istana terlibat, Presiden Jokowi terlibat, dan pemerintah terlibat dalam kisruh yang terjadi di Partai Demokrat.
Jangan salahkan juga kalau publik akhirnya jadi men-judge bahwa Rezim Jokowi sama saja seperti Rezim Soeharto yang berhasil menghancurkan PDI.
Jangan salahkan publik kalau akhirnya publik menyatakan bahwa Rezim Jokowi memang penghancur Parpol Oposisi, termasuk Partai Demokrat dan turut merusak tatanan demokrasi.
Jadi, agar dapat meluruskan semua opini liar publik dan berbagai tuduhan minor terhadap Presiden Jokowi, Istana, ataupun Pemerintahan, ya memang harus ada penjelasan ataupun rilis resmi sekaligus tindakan nyata terkait manuver "jorok" dari Moeldoko di Partai Demokrat ini.
Tapi ya entahlah, apakah dalam hal ini pemerintah ataupun Presiden Jokowi mau atau tidak, ya terserah saja, yang jelas saran konstruktif dari publik terkait tindakan manuver kotor Moeldoko sudah diberikan, sehingga tinggal bagaimana pemerintah saja.
Demikian artikel singkat ini, kurang lebihnya kalau banyak kekurangannya, penulis mohon maaf.
