Pasca Moeldoko jadi Ketum Demokrat versi KLB Deli Serdang, maka sejumlah pihak dan berbagai kalangan publik menyarankan agar Presiden Jokowi memecat Moeldoko dari jabatan Kepala Staf Presiden (KSP).
Ya, memang cukup logis dan wajar sih, kalau sekiranya berbagai saran dan dorongan dari sejumlah pihak dan kalangan publik tersebut menyangkut tindakan Moeldoko dalam kisruh Partai Demokrat, apalagi ternyata memang terbukti Moeldoko memang terlibat dalam kudeta AHY.
Tentunya saran dan masukan publik niatnya baik, ini agar citra Presiden Jokowi dan pemerintah tidak terpengaruh ataupun tercoreng atas manuver "jorok" Moeldoko dalam mencaplok Partai Demokrat.
Ya, memang benar, tidak ada aturan mengikat terkait status Moeldoko harus mundur ataupun dipecat dari jabatannya sebagai KSP, bahkan Moeldoko boleh banget bersikeras bertahan tetap menjabat KSP.
Tapi setidaknya, agar kiranya tidak menimbulkan persepsi buruk dari publik terhadap pemerintahan dan Jokowi, seyogianya polemik terkait apa yang dilakukan oleh Moeldoko ini dapat disikapi dengan bijak oleh Presiden Jokowi.
Setidaknya kalau Presiden Jokowi tidak ingin memecat Moeldoko, maka Jokowi bisa saja meminta kepada Moeldoko agar mundur dari Jabatan KSP, sehingga Moeldoko melakukan dengan sendirinya untuk mundur dari jabatan KSP.
Inipun sebenarnya agar Presiden Jokowi tidak dianggap terlibat dalam kisruh yang terjadi atas Partai Demokrat, sekaligus menegaskan sikap netral pemerintah dan Jokowi dalam menyikapi kisruh yang terjadi di Partai Demokrat.
Kalau Jokowi tetap diam saja atas perilaku Moeldoko ini, sebenarnya sih bisa berdampak buruk, karena tuduhan-tuduhan yang menilai adanya keterlibatan Presiden Jokowi dan pemerintah dalam kisruh Partai Demokrat akan semakin liar di publik.
Bahkan Presiden Jokowi jadi tertuduh memang sengaja membiarkan dan malah memberi restu atas manuver Moeldoko di Partai Demokrat.
Tapi entahlah, apakah Presiden Jokowi tetap bersikeras diam saja, tidak memecat Moeldoko, atau lebih mempertimbangkan berbagai aspek positif demi kebaikan sehingga mengambil keputusan untuk memecat Moeldoko, semuanya kembalinya tergantung Presiden Jokowi saja.
