Andaikata, Moeldoko biasa saja, tidak terlalu reaktif menanggapi tudingan AHY tersebut, mungkin ceritanya bisa berbeda, Pratikno ataupun pihak istana tidak perlu repot-repot mengcounter tudingan AHY.
Sebab, dengan respon reaktif Moeldoko tersebut, opini publik semakin liar, sehingga justru terbentuk opini publik bahwa memang benar ada udang dibalik batu, ada konspirasi pihak-pihak penguasa dipemerintahan untuk mengambil alih secara paksa Partai Demokrat.Â
Apalagi ada fakta sejarah peristiwa Kudatuli, bagaimana rezim orde baru mengambilalih paksa PDI pada pada 27 Juli 1996 silam.
Apakah Jokowi hanya diam, tidak ada urusan sama sekali terkait ketegangan politik yang terjadi antara AHY dan Moeldoko, atau malah memberi restu Moeldoko?
Patut diakui, dalam hal ini Jokowi bertindak sangat briliyan dan sangat hati-hati, tidak turun langsung menanggapi terkait geger politik yang terjadi antara AHY dan Moeldoko.
Untung saja hanya Pratikno yang turun tangan dan tegas menjawab bahwa perseteruan AHY dan Moeldoko tidak urusannya dengan Jokowi.
Sebab, kalau Jokowi sampai turun tangan langsung menanggapi AHY ceritanya bisa berbeda, opini akan semakin liar dan panas.
Karena bisa saja terbentuk opini bahwa ternyata Jokowi merestui Moeldoko, yang artinya memang ada konspirasi di antara pihak-pihak yang ada dipemerintahan.
Tidak diresponnya AHY oleh Jokowi, sekaligus di sini bisa jadi penegasan kepada publik, bahwa AHY belum lah lawan sepadan atau belum lah level bagi Jokowi, bisa dikatakan AHY gagal memerangkap Jokowi melalui manuver politiknya tersebut.
Sehingga klaim dari pihak Partai Demokrat yang menyatakan bahwa Jokowi sudah membaca surat AHY dan menegur keras Moeldoko, masih diragukan, masih perlu dipertanyakan, apa dasarnya, apa buktinya bisa menyatakan seperti itu, karena bisa saja klaim tersebut hanya opini belaka, karena memang tidak ada cukup bukti bahwa apa yang dinyatakan tersebut berasal dari Jokowi langsung.
Ya, dalam hal manuver politik, tidak tertutup kemungkinan-kemungkinan dan dugaan-dugaan terkait tujuan dan kepentingan politik masing-masing.
