Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria telah mengumumkan secara terbuka kepada publik bahwa beliau berdua telah terkonfirmasi positif corona.
Begitu juga halnya dengan Ketua NU, KH Said Aqil Siraj, yang telah secara terbuka mengumumkan kepada publik bahwa beliau telah terkonfirmasi positif corona.
Demikan halnya juga, para pejabat publik yang lainnya dan para tokoh publik lainnya, yang dengan ikhlas hati, secara jujur dan sukarela mau mengumumkan status positif corona kepada publik.
Tentunya, terkait dengan apa yang telah dirilis beliau bertiga dan termasuk pejabat dan tokoh publik lainnya ini kepada publik, pasti sudah menjalani berbagai tahapan cek dan ricek kesehatan yang berkaitan dengan pandemi corona.
Seperti soal tracing ataupun pelacakan kontak erat dengan penderita, tes PCR, tes usap dan berbagai tahapan yang lainnya.
Artinya apa, di sini menggambarkan secara jelas, bahwa Anies Baswedan, Ahmad Riza Patria dan KH Said AS dan para pejabat dan tokoh publik lainnya telah berani jujur kepada publik soal terkonfirmasi ataupun telah terinfeksi virus corona.
Bahwasanya tidak seyogianya ada penolakan ataupun ada keengganan sedikitpun dari para pejabat publik ataupun tokoh publik, untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan pandemi corona dan menginformasikannya kepada publik.
Artinya juga, apa yang telah telah di informasikan kepada publik soal positif corona tersebut, bisa jadi sentilan dan kritikan bagi salah satu tokoh publik lainnya, yaitu pimpinan ataupun imam besar FPI, Habib Rizieq Shihab (HRS) yang masih menolak ataupun enggan terbuka kepada publik terkait kondisi pemeriksaan kesehatannya terkait dengan pandemi corona ini.
Seperti diketahui juga HRS dikabar beritakan telah melakukan Medical Chek Up secara mandiri di RS Ummi kota Bogor dan hasilnya masih enggan diumumkan kepada publik.
Bahkan perkembangan terakhir, malah beredar viral di publik lembar hasil tes usap atau hasil Swab bahwa HRS ternyata positif corona.
Tapi, terkait kabar viral ini tentu masih belum bisa dikonfirmasikan dan dipertanggung jawabkan kebenarannya.
Karena bisa saja kabar itu adalah rekayasa ataupun hoaks yang sengaja dipublikasikan dengan niatan-niatan tertentu.
Yang jelas, bila kembali membahas terkait dengan keterlibatan HRS dengan kerumunan massa, maka adalah hal yang sama sekali tidak bisa dibantah.
Sebab secara faktanya, sangat nyata sekali adanya nampak terlihat mata, HRS telah terlibat dalam kerumunan massa berjumlah besar dalam berbagai kegiatan yang menyangkut eksistensinya terhadap massa.
Kemudian ternyata, setelah dilakukan tes corona dan tahapan tracing serta tahapan lanjutannya, banyak dari mereka yang terlibat kerumunan massa tersebut ternyata telah terkonfirmasi positif corona.
Dan artinya, adalah jelas juga bila menyoal aturan PSBB terkait dengan kerumunan massa tersebut, dihadapkan dengan kondisi yang masih pandemi corona ini, maka jelaslah kerumunan massa dalam jumlah besar adalah sangat berbahaya.
Ada aturan terikatnya serta konsekuensi hukum yang mengaturnya bila ada pelanggaran PSBB dan protokol kesehatan terkait kerumunan massa di tengah pandemi corona ini.
Sehingga dalam hal ini pun, HRS wajib juga bertanggung jawab dan juga seharusnya jangan enggan ataupun menolak untuk diklarifikasi ataupun juga bila harus berurusan dengan hukum, bila memang terkaitnya ada pelanggaran protokol kesehatan ataupun pelanggaran PSBB karena kerumunan massa tersebut.
Lalu, kalau kembali lagi soal hasil Medical Chek Up HRS, kalau berdalih ataupun alasannya hasil Medical Chek Up yang dilakukan secara mandiri oleh HRS itu adalah merupakan ranah privasi perorangan dan sifatnya sangat rahasia.
Hal itu sih memang benar, kalau kerahasian informasi yang berkaitan dengan tes kesehatan atau Medical Chek Up dan termasuk soal tes corona tidak boleh diungkap atau diumumkan ataupun bocor ke ruang publik dan memang ada aturan yang mengaturnya terkait hal itu.
Namun demikian sebagai bagian dari tokoh publik tentunya status ketokohan HRS amatlah berbeda statusnya dengan masyarakat biasa.
HRS sebagai tokoh publik jelas punya pengaruh ketokohan yang sangat besar terhadap massa, punya pengaruh yang menimbulkan doktrin kepada massanya terkait dengan narasi publik, opini, propaganda dan sejenisnya.
Demikian juga terkait kerumunan massa yang sangat terlarang saat PSBB di tengah pandemi ini.
Sehingga meskipun ada aturan kerahasiaan terkait hasil Medical Chek Up, tapi karena ada keterlibatan HRS dengan kerumunan massa yang jelas terlarang di tengah pandemi dan ada aturan PSBB dan Protokol kesehatan terkaitnya.
Maka seyogianya HRS bisa bertindak bijaksana dengan berbesar hati dan jiwa untuk tetap menerima secara ikhlas dengan sukarela mengumumkan hasil Medical Chek Up nya tersebut kepada publik.
Termasuk misalnya juga, kalau harus dilakulan lagi tes corona oleh para pihak yang berwenang terkait potensi terbuka terinfeksi corona dengan keterlibatan HRS dalam kerumunan massa tersebut.
Apalagi jelas ada aturan terkaitnya, tentang siapa-siapa yang berwenang memeriksa dan melakukan tes corona bila ada dugaan suspek corona.
Sejatinya soal suspek corona ini, andaikata pun misalnya HRS memang terkonfirmasi positif corona, bukan berarti juga hal tersebut merupakan aib.
Justru dengan begitu karena sudah terdeteksi, malah dapat saling menjaga kesehatan bersama, baik itu antara HRS dan simpatisan massanya, terkhusus malahan bagi HRS sendiri.
Begitu juga halnya dalam membantu dan memudahkan tahapan lainnya terkait penanganan pandemi yaitu, dalam rangka memonitoring kondisi kesehatan dan penelusuran kontak erat ataupun tracing serta tahapan-tahapan lanjutan yang lainnya.
Yang jelas juga, dalam perkembangan lainnya terkait dengan RS Ummi dan beberapa personalnya, harus tertimpa dampak karena akibat ketidakterbukaan hasil medical chek up HRS ini, bahkan ternyata harus berurusan dengan hukum, karena terancam pidana.
Tentunya hal ini jadi kondisi yang memprihatinkan, kasihan kan, gara-gara dianggap ataupun diduga menutupi ataupun menyembunyikan hasil Medical Chek Up HRS akhirnya RS Ummi dan personal yang terlibat Medical Chek Up HRS harus panjang urusannya, karena harus berurusan dengan hukum dan terancam pidana.
Coba saja, kalau sedari awal HRS secara jantan dan elegan mau terbuka soal Medical Chek Up nya beliau.
Mungkin jalan ceritanya bisa berbeda, bahkan malah jadi memiliki dampak penilaian yang positif dan memberilan dampak kebaikan.
Bahkan kalau mau lebih kooperatif lagi pada pihak yang berwenang dan pihak terkait lainnya, soal hasil Medical Chek Up ini, mungkin HRS tak perlu sampai harus ramai dan membuat berisik ruang publik.
Yang pasti, terkait dengan masih dihadapkannya Indonesia dengan kondisi pandemi corona yang tentunya ada aturan PSBB, atutan protokol kesehatan dan aturan hukum yang mengatur terkaitnya.
Maka sebagai warganegara Indonesia, HRS harus tetap tunduk terhadap aturan PSBB, aturan protokol kesehatan dan aturan hukumnya.
Yang jelas dalam hal hukum, semua warganegara Indonesia tidak ada yang kebal terhadap hukum.
Tidak ada tebang pilih soal hukum, mau itu pejabat, tokoh publik, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat lainnya, maka semua adalah sama di mata hukum.
Demikianlah artikel ini, semoga dapat bermanfaat.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
