Kalau semisal, sekali lagi semisal Pak Jokowi akhirnya menunjuk Fadli Zon ataupun Ibu Susi Pujiastuti jadi Menteri KKP, maka kembali pejabat Menteri KKP akan diduduki lagi oleh kalangan politisi dan kalangan pengusaha, bukan tidak mungkin kedepannya konflik kepentingan bakal terjadi terulang kembali.
Bahkan sebenarnya kalau mau melihat dengan jujur, secara umumnya dengan melihat komposisi Menteri di kabinet Presiden Jokowi yang lebih banyak didominasi oleh kalangan politisi dan kalangan pengusaha, sangat kentara sekali terlihat adanya dualisme kepentingan.
Sehingga di sinilah yang jadi latar belakang alasannya, mengapa ada baiknya agar Presiden Jokowi menunjuk pejabat Menteri KKP ataupun nantinya kalau memang ada reshuffle kabinet, maka yang ditunjuk jadi para pejabat menteri kalaulah bisa jangan melulu dari kalangan politisi ataupun kalangan pengusaha.
Mungkin bisa dari kalangan Akademisi, kalangan profesional ataupun kalangan lainnya, yang penting bukan melulu dari kalangan politisi dan pengusaha.
Lebih idealnya lagi, Presiden Jokowi mungkin perlu melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komnas HAM, Komnas Perempuan, PPATK dan lembaga terkait lainnya dalam rangka menelusuri rekam jejak para kandidat Menteri sebagai parameter rekomendasi dan timbang saran dari lembaga-lembaga tersebut. Â Â
Tapi kembali lagi, semua terserah dari Presiden Jokowi, karena belialulah pemegang hak preogatifnya.
Yang jelas, khususnya terkait dengan siapa pejabat Menteri KKP kedepannya, maka kalau bisa, pejabatnya haruslah wajib memiliki visi dan misi sekaligus komitmen kebaharian yang kuat dan mumpuni.
Sebab negara Indonesia merupakan negara laut ataupun negara bahari yang seluruh bangunan kebangsaannya berakar pada wawasan bahari.
Apalagi Presiden Jokowi sendiri telah menegaskan cita-citanya akan membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Jadi, dalam rangka kedepannya siapa yang menjabat sebagai Menteri KKP menggantikan Edhy Prabowo, sekaligus agar kedepannya cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia dapat terwujud, semoga kiranya Presiden Jokowi dapat mempertimbangkannya dengan bijak dan matang.
Demikianlah kiranya artikel singkat ini, semoga dapat bermanfaat.
