Ya, begitulah kalau menyikapi bagaimana memprihatinkannya komunikasi publik yang dibangun oleh Pemerintah dan DPR kepada rakyat, dalam kaitannya dengan polemik yang menerpa UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Para figur pemimpin bangsa di Pemerintahan dan DPR yang seharusnya bijaksana dalam membangun komunikasi publik atas polemik UU Omnibas Law Cipta Kerja tetapi justru lebih mengedepankan keegoisan dan kesewenang-wenangan.
Publik yang seharusnya berhak memperoleh informasi yang sejelas-jelasnya atas polemik UU Omnibus Law Cipta Kerja, justru semakin dibuat bingung dan geregetan, serta tidak memperoleh jawaban yang dapat meneduhkan dan mampu menenangkan publik.
Sebab apa, statemen, rilis hingga konferensi pers yang dikomunikasikan kepada publik bukannya semakin dapat menetralisir polemik ruang disinformasi publik terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja, karena komunikasi publik yang terjadi adalah justru semakin membuka ruang kontroversi dan kegaduhan publik.
Bahkan, Pemerintah dan DPR, ternyata terkesan lebih menunjukan tekanan kekuatannya karena "mentang-mentang" punya kewenangan dan kekuasaan.
Seperti salah satunya saja dari pihak Pemerintah yaitu Menkominfo RI, Johnny G. Plate, menteri yang seyogianya bisa memberikan bagaimana seharusnya cerminan komunikasi publik yang baik tapi justru tidak bijak dalam komunikasi publik.
Yang terjadi adalah statemen-nya justru menjadi sorotan dan menuai kontroversi publik, seperti sorotan statemen dari Johnny G. Plate berikut;
"Kalau pemerintah bilang hoaks, ya hoaks kenapa dibantah lagi". Dengan nada bicara emosional dan marah dari Menkominfo RI, Johnny G. Plate.
Lalu bisa dilihat juga, bagaimana dari pihak DPR kurang dapat memberi penjelasan secara spesifik mengenai polemik kenapa terjadi perbedaan jumlah halaman pada UU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Publik.
