PSBB Jakarta, Anies Malah Diserang Menteri Jokowi dan Sejumlah Pihak?

Padahal, kalau berpegang pada perintah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang teranyar, terkait pandemi corona ini, maka keputusan Anies Baswedan ini merupakan langkah yang baik dan sejalan dengan perintah Jokowi, serta tidak ada yang salah terkait PSBB tersebut.

Bisa dilihat, pada rilis teranyar Presiden Jokowi, yang memerintahkan para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju, untuk mengutamakan aspek kesehatan dibanding aspek ekonomi dalam penanganan corona ini.

"Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik. Artinya fokus kita tetap nomor satu adalah kesehatan," ujar Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2020).

Jadi, dalam hal ini, ketika Anies Baswedan memutuskan Jakarta harus PSBB lagi, jelas sudah ada alasan berdasar yang kuat, jadi sebenarnya untuk apa harus dipertentangkan dan dipersoalkan.

Para Menteri Jokowi dan sejumlah pihak yang menyerang dan menentang Anies Baswedan, seharusnya bijak dan memiliki kedalaman berpikir terkait diberlakukannya kembali PSBB Jakarta ini.

Memang sih, hal ini merupakan pilihan yang sangat benar benar sulit, tapi bila merujuk kegawatan pada sektor kesehatan, maka memanglah harus dipertimbangkan untuk menarik rem disektor ekonomi.

Ilustrasi gambar via detik.com

Yang jelas keputusan sudah ditetapkan, oleh karenanya dalam menerapkan PSBB Jakarta jilid II ini, Anies Baswedan jangan sampai terlupa, untuk memedomani sebagaimana aturan yang berlaku terkaitnya, seperti misal, program bantuan sosial, maka harus dipastikan dapat mencukupi jumlahnya dan terdistribusi dengan baik dan benar.
***

Sementara itu dikabarkan juga, bahwa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, meminta kawasan Bogor-Depok-Bekasi (Bodebek) dan Bandung Raya, menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK).

Hal ini disebabkan karena, tingkat penularan corona yang terjadi di wilayah Bodebek dan Bandung Raya masih tinggi.

"Seperti yang di katakan oleh Emil pada media, PSBMK ini mengatur pembatasan jam operasional toko, mal, atau pusat kegiatan hingga pukul 18.00 WIB serta penerapan jam malam setelah pukul 21.00 WIB", ujar Ridwan Kamil.

Sebenarnya, kalau melihat gejala lonjakan kasus corona secara nasional, maka Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total di DKI Jakarta dapat lebih efektif berjalan, bila diikuti secara serentak oleh wilayah penyangga lainnya.