Keputusan Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) yang menaikan iuran BPJS ketika rakyat sedang dirundung kesusahan karena masih prihatin pandemi korona dinilai kurang tepat dan bijaksana.
Seperti yang telah diberitakan, pemerintah telah merilis Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Presiden Joko Widodo pada Selasa (5/5/2020) dan diundangkan pada Rabu (6/5/2020).
Padahal sebelumnya melalui Putusan MA No. 7/P/HUM/2020, MA telah membatalkan kenaikan iuran jaminan kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) dan dengan batalnya kenaikan iuran membuat besaran iuran akan kembali seperti besaran yang dibayarkan peserta sebelumnya.
Namun melalui perpres baru yang telah diputuskan dan diundangkan tersebut, iuran BPJS Kesehatan justru kembali disesuaikan dan mengalami kenaikan tarif lagi setelah sebelumnya kenaikannya telah dibatalkan.
Keputusan kenaikan iuran BPJS yang telah diteken Presiden RI Jokowi tersebut sungguh sangat mengejutkan dan sangat mengherankan, bahkan jadi kontroversi dan menuai banyak kritikan.
Terkait kenaikan iuran BPJS ini, apakah pak Jokowi dan jajaran pemerintahannya tidak melihat dan mempertimbangkan bagaimana kondisi ekonomi dan beratnya beban hidup rakyat saat pandemi korona ini.
Padahal sudah sangatlah jelas sekali, kalau selama kondisi pandemi korona ini masih terus berlangsung, beban hidup rakyat jadi semakin sulit dan sedang dalam kondisi yang amat prihatin.
Penderitaan itu bertambah berat ketika gelombang PHK juga sedang menimpa rakyat, belum lagi dihadapkan dengan kenaikan harga kebutuhan yang lainnya, ditambah lagi makin beratnya memenuhi beban hidup keseharian yang lainnya, sehingga rakyat kondisinya semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
Dengan beban hidup yang semakin berat dan sulit ini, betapa sungguh tega sekali pak Jokowi dan jajaran pemerintah menambah berat beban hidup yang harus dipikul oleh rakyat dengan menaikan iuran BPJS.
Padahal sebenarnya pak Jokowi pasti sangat mengetahui rakyat sedang dalam kondisi kesusahan, padahal pak Jokowi sudah bagi-bagi sembako untuk rakyat yang terdampak pandemi korona tapi kenapa pak Jokowi dan jajarannya kok justru tega menambah kesusahan rakyat dengan keputusan untuk menaikan iuran BPJS?
Kalau begini, dimana letak sense of crisis negara dan pemerintah, dimana letak hati dan nurani orang-orang yang menjadi para punggawa di pemerintahan ini, dimana simpati, empati dan tanggung jawab pak Jokowi sebagai Presiden dan jajaran punggawa pemerintah yang mengemban amanah untuk menyejahterakan rakyat kalau rakyatnya ternyata tambah dibikin susah begini.
