Mohon tunggu...
Sigit Eka Pribadi
Sigit Eka Pribadi Mohon Tunggu... Administrasi - #Juara Best In Specific Interest Kompasiana Award 2023#Nominee Best In Specific Interest Kompasiana Award 2022#Kompasianer Terpopuler 2020#

#Juara Best In Specific Interest Kompasiana Award 2023#Nominee Best In Specific Interest Kompasiana Award 2022#Kompasianer Terpopuler 2020#Menulis sesuai suara hati#Kebebasan berpendapat dijamin Konstitusi#

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Kartu Prakerja, Sebenarnya Kepentingan Politik atau Program Pemerintah, Siapa yang Untung?

21 April 2020   12:25 Diperbarui: 21 April 2020   12:38 632
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Terang saja ini jadi kontra dan banyak menuai kritik, karena pasti makin banyak keuntungan yang diterima oleh para star up dan para pemangku kepentingan berkaitan dengan program kartu prakerja ini.

Bayangkan saja, dari yang semula diperuntukan bagi 2 juta penerima, naik tajam lebih dua kali lipat hingga 5 juta penerima, sekitar Rp. 5 Trilyun didapat oleh para start up tersebut serta Rp. 750 milyar oleh penyedia layanan survey, betapa berlipat gandanya keuntungan yang diperoleh tersebut, dimana coba letak sisi logisnya di sini?

Jelas saja banyak bermunculan tudingan dari berbagai pihak kalau program kartu prakerja di tengah pandemi ini, justru jadi modus aji mumpung untuk meraih keuntungan sebesar besarnya bagi pihak tertentu, miris sekali jadinya, di tengah darurat bencana nasional begini, masih saja kepentingan politik yang dikedepankan.

Kenapa harus lewat kartu prakerja, padahal sebenarnya sangat bisa Jokowi menelurkan kebijakan bantuan sosial bagi pekerja yang terdampak PHK melalui program baru seperti bantuan tunai langsung misalnya, atau subsidi insentif langsung misalnya.

Intinya bila pemerintah ingin memberi uluran bantuan bagi pekerja yang kena PHK, seharusnya dibuat kebijakan tersendiri jangan disatukan dengan program kartu prakerja.

Jadi kalau begini tentu saja kelihatan, apakah kartu prakerja yang sekarang ini ditambah anggarannya dan sasaran penerimanya, apakah sebenarnya kepentingan politik atau merupakan program pemerintah yah bisa dilihat sendirilah faktanya.

Ini baru menyoal kartu prakerja saja, belum lagi soal kartu kartu sakti yang pernah jadi janji kampanye Jokowi waktu Pilpres silam.

Maka inilah yang harus jadi perhatian bersama, dan harus ada pihak pihak yang mengingatkan pemerintah agar kembali kepada marwahnya yaitu mengutamakan kepentingan rakyat.

Janganlah terlalu begitu, sungguh sangat menyakiti hati rakyat kalau begini caranya, sudah negara ini lagi susah, rakyatnya lagi susah dan menderita, tapi ada yang berdiri gagah perkasa cari kesempatan dalam kesempitan mereguk keuntungan ditengah penderitaan rakyat.

Aspirasi wong cilik.
Sigit Eka Pribadi.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun