Soal keputusan Jokowi tersebut juga ditegaskan oleh Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan RI Luhut Binsar Panjaitan bahwa seusai rapat, telah diputuskan tidak ada pelarangan mudik resmi dari Pemerintah.
Jadi tambah membingungkan dan sungguh aneh sekali, dalam mengatasi pandemi Covid 19 ini Jokowi telah mengambil keputusan PSBB tapi kok mudik tetap diperbolehkan.
Padahal mudik itu pasti menimbulkan kerumunan dan berpotensi sangat berisiko terjadi penularan Covid 19, sehingga ini jadi bertentangan dengan PSBB yang diberlakukan.
Benar-benar membingungkan komunikasi publik Pemerintahan Jokowi ini, seringnya terjadi kesimpang siuran informasi dan miss komunikasi diantara Presiden Jokowi dan Pejabat Negara dijajaran pemerintahannya ini menandakan buruknya tata kelola komunikasi publik di lingkup Pemerintahan.
Sungguh ironi dan amat lucu sekali, kalau begini jadi semakin jelas terlihat Pemerintah juga semakin gagap dan kebingungan mengatasi pandemi Covid 19 ini.
Pemerintah saja bingung, bahkan sering blunder, apalagi masyarakat jadi tambah bingung pula, yang mana sebenarnya yang betul, yang mana sebenarnya yang harus dipatuhi.
Ini belum lagi kalau mundur kebelakang sebelum Covid 19 ini masuk ke Indonesia, banyak sekali blunder dan ketidak sinkronan komunikasi publik Pemerintahan Jokowi.
Wahai pemerintah, wahai Pak Jokowi, wahai Pak Menteri tolonglah jangan sering bikin blunder, tolonglah jangan sering bikin bingung masyarakat.
Pandemi Covid 19 telah membuat masyarakat ini sudah teramat berat beban hidupnya, janganlah tambah semakin dibikin bingung dan semakin pontang-panting tidak karuan.
Masyarakat tentu saja akur dan setuju berjuang bersama menghadapi pandemi Covid 19, tapi masyarakat juga butuh kepastian informasi yang diberlakukan itu seperti apa, yang mana dan yang bagaimana.
Jadi, kalau berlatar belakang dari apa yang sudah terjadi hingga perkembangan terakhir bagaimana soal tata kelola komunikasi publik pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid 19 ini.
