Apakah hanya untuk kepentingan penguasa saja?
Apakah hanya untuk kepentingan para kapitalis?
Apakah hanya untuk kepentingan para politisi?
Atau memang hanya sebagai senjata pamungkas, modus dan topeng dari pihak-pihak tertentu yang entah dari pemerintah sendiri atau pihak Sake Holder dan pihak lainnya hanya demi menjadikan masyarakat sebagai objek kekuasaan semata?
Entahlah, semua akan terbukti seiring berjalannya waktu, mudah-mudahan saja tidak seperti itu, dan jauh dari praduga itu semua.
Seharusnya Omnibus Law ini jadi harapan besar bagi masyarakat untuk setidaknya semakin dapat mengurangi beban hidup masyarakat yang semakin berat ini.
Sejatinya ditengah kondisi ekonomi masyarakat yang semakin sulit untuk mengurusi kebutuhan perutnya saat ini, maka masyarakat sangat berharap dan bergantung pada keberpihakan dan kebaikan hati pemerintah.
Oleh karenanya, terkait Omnibus Law ini, maka pemerintah agar dapatnya tidak hanya mementingkan keuntungan semata tapi mengabaikan hal-hal krusial yang lainnya.
Seyogianya pemerintah dapat lebih dalam lagi mempertimbangkan dampak-dampak dibelakangnya yang menyertai, jangan hanya sekedar menekankan unsur Sapu Jagat tapi tidak melihat sisi lainnya.
Yang jelas, terkait Omnibus Law ini, bila memang hanya semakin menyulitkan beban hidup masyarakat, tidak banyak berpihak kepada masyarakat, maka pemerintah mesti dapat legowo dan lapang dada bila nanti terjadi pergolakan di masyarakat dan akhirnya Omnibus Law digugat oleh masyarakat.
Maka dari itu, pemerintah tetap harus benar benar teliti mempertimbangkannya dan hati-hati, masyarakat pastinya akan bereaksi keras bila Omnibus Law justru menjadi momok dan biang keladi utama semakin sulitnya kehidupan ini.
