Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim telah memutuskan bahwa Ujian Nasional kedepan akan diubah formatnya.
Nadiem menegaskan bahwa UN nantinya akan diganti, dengan asesmen kompetensi minimum, yaitu mengenai literasi, numerasi, dan karakter.
Ada tiga alasan Nadiem kenapa UN perlu diganti, yaitu;
UN dinilai terlalu fokus pada kemampuan menghafal dan membebani murid, orang tua, serta guru.
UN dinilai tidak menyentuh kemampuan pengembangan kognitif dan karakter murid.
UN tidak menyentuh karakter, values dari murid.
Terkait hal ini Presiden RI Jokowi telah menyetujui keputusan yang diambil oleh Nadiem tersebut.
Hal ini juga sekaligus menegaskan dan meluruskan isu yang beredar pada publik bahwa sejatinya Nadiem bukanlah menghapus UN, maka Tahun 2021 UN tetap ada hanya saja formatnya yang berganti.
Memang, selama ini dengan dihadapkan tuntutan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin dinamis, UN yang hingga saat ini dilaksanakan sudah dirasa kurang relevan formulasinya atau formatnya
Apalagi bila dibandingkan dengan negara negara lainnya yang sudah maju dalam bidang pendidikan, UN yang diselenggarakan hingga saat ini masih dinilai terbelakang.
Sehingga inilah yang menyebabkan daya saing bidang pendidikan Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lainnya.
UN Indonesia saat ini masih bertitik tumpu pada menjawab soal yang nantinya diujikan dengan cara belajar membaca untuk menghafalkan sesuai mata pelajaran yang diajarkan.
Padahal dihadapkan dengan banyaknya mata pelajaran yang ada, dengan  membaca buku buku mata pelajaran yang bermacam macam jenisnya, pola belajar dengan cara menghafal bukanlah pola yang ideal.
Bagaimana mungkin semua itu bisa dihapalkan, membaca dengan menghafalkan setiap mata pelajaran, menghafalkan rumus matematika, rumus fisika, rumus kimia, ataupun menghafalkan tulisan tulisan yang ada dalam buku yang puluhan jenisnya.
Sehingga yang sering terjadi adalah, saking banyaknya yang harus dihafalkan, anak didik/murid malah jadi berat untuk berpikir dan menghafal dan malah terbebani pikirannya.
Kemampuan menghafal masing masing  juga berbeda, ada yang dua kali atau tiga kali baca sudah hafal, ada yang butuh berkali kali membaca, baru bisa hapal.
Meskipun sudah hafal sekalipun, kondisi lupa untuk mengingat apa yang tadi dibaca dan dihafalkan terkadang tak bisa dihindarkan.
Di samping itu, soal soal yang diujikan mencakup seluruh jenjang kelas sesuai kategori yang ditempuh di sekolah.
Inilah yang dinilai tdak ideal, terlalu beratnya beban anak didik/siswa untuk membaca dengan menghafal seluruh mata pelajaran yang diajarkan sesuai jenjang yang ditempuhnya.
Inilah juga yang menyebabkan nilai nilai UN para anak didik/murid banyak yang jatuh dan jauh dari standar nilai mutu pendidikan dan jadi tidak seperti yang diharapkan.
Apalagi bila dikaitkan dengan sistem zonasi sekolah, jika format UN diganti tentunya akan berpengaruh juga pada sistem zonasi, maka Nadiem juga perlu mempertimbangkan apakah sistem zonasi perlu dihapus/diganti formatnya atau tidak, karena sistem zonasi yang sekarang ini berlaku secara umumnya masih berdasarkan hasil nilai UN yang diraih.
Selain itu sistem zonasi, banyak jadi perdebatan publik, karena dirasa banyak ketimpangan, dan dirasa kurang mengedepankan asas keadilan dan pemerataan.
Tentunya, pola lama seperti ini seyogianya bisa saja dapat diubah, bisa dimulai dari bagaimana kurikulumnya, pola guru dalam mengajar, cara belajar anak didik/murid, mata pelajarannya, sistem jam belajarnya, Â ideal dan efektifnya harus seperti apa dapat dipertimbangkan kembali bagaimana kedepannya.
Secara umumnya kedepan, Nadiem diharapkan tidak hanya menyoal UN saja tapi agar dapatnya juga menerapkan pola baru dalam pendidikan, tentunya dengan menitikberatkan dan konsisten pada karakter, berpikir secara nalar, logik, maupun numerik ataupun mungkin berdasarkan potensi, minat dan bakat.
Termasuk juga bagaimana standarisasi, kompetensi dan mutu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guru guru atau tenaga pendidik yang mengajar.
Dalam konteks inilah diharapkan negara dan pemerintah dapat konsisten dengan kebijakan pendidikan nasional bangsa. Memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi guru untuk merancang kegiatan-kegiatan pembelajaran yang kreatif dan atraktif.
Sehingga untuk meningkatkan daya saing dan kualitas SDM pendidikan Indonesia boleh berkaca pada negara negara lainnya yang telah berhasil dalam bidang pendidikan seperti misalkan negara Tiongkok.
Kini Tiongkok negara besar dengan milyaran penduduknya telah menahbiskan diri menjadi negara kampiun dalam bidang pendidikan, daya saingnya adalah yang terdepan dan nomor 1 dunia.
Dalam sistem bidang pendidikan terkait dengan Ujian Nasional, pemerintah Tiongkok telah mendorong sekolah-sekolah dasar dan sekolah menengahnya untuk menyelenggarakan ujian kelulusan sendiri.
Karena menurut pemerintah Tiongkok, sekolah sebagai satu-satunya lembaga yang mengetahui persis konteks anak didik yang diasuhnya.
Penyelenggara ujian nasional tidak pernah bertemu dengan murid masing masing sekolah apalagi mengajar, sehingga tidak berhak untuk menguji dan menentukan kelulusan murid.
Dalam artian sekolah sekolah di Tiongkok mengetahui persis detil kemampuan para muridnya sendiri, bagaimana muatan akademis mereka, latar belakang keluarga dan ekonomi mereka, serta seberapa dalam kompetensi tertentu yang telah dikuasai murid.
Dalam hal ini, tujuan utama pendidikan oleh pemerintah Tiongkok adalah mempersiapkan pelajar untuk mengembangkan dirinya dalam dimensi moral, intelektual, fisik, serta estetika sesuai dengan bidang pekerjaannya kelak.
Hal ini dimaksudkan agar mereka bisa menjadi pekerja spesialis yang memiliki idealisme, terdidik dan berbudaya, memiliki karakter kuat, serta disiplin.
Tiongkok telah memberikan pembuktian kehebatan pendidikan, negeri tirai bambu kini telah menduduki peringkat pertama dunia dalam kategori sistem pendidikan terbaik.
Berdasarkan hasil survey standar pendidikan, yaitu Program for International Student Assessment (PISA) terhadap 34 negara di dunia.
Tes yang diselenggarakan oleh OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) dan melibatkan para pelajar berusia 15 tahun dan mata pelajaran yang diujikan adalah matematika, membaca, dan sains, berhasil menempatkan Tiongkok di posisi puncak.
Inilah yang patut ditiru dari Tiongkok, bagaimana dunia pendidikan yang diterapkan ternyata berhasil membuat Tiongkok jadi yang terdepan.
Memang pemerintah Indonesia telah menerapkan bahwa UN bukan lagi merupakan penentu kelulusan, sehingga fungsi ujian nasional sekarang berfungsi untuk memetakan kualitas pendidikan.
Namun seyogianya pemerintah agar dapatnya juga, lebih menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan nasional agar jadi semakin memiliki daya saing yang kuat.
Banyak yang berpikir, satu-satunya kunci menuju kesuksesan pendidikan adalah mencapai strata pendidikan yang tinggi dan menimba ilmu di sekolah-sekolah bergengsi dengan gelar gelar yang bergengsi.
Memang, pendidikan yang baik akan membuka pintu gerbang menuju masa depan yang lebih baik, akan tetapi, memiliki gelar berjibunpun bukan satu-satunya jaminan kesuksesan seseorang.
Karena seseorang dengan tingkat pendidikan yang biasa sajapun bisa memperoleh kesuksesan jika memiliki mental baja dan tekad yang kuat, seperti fakta yang bisa kita lihat bagaimana suksesnya Ibu Susi Pudjiastuti hingga saat ini.
Oleh karenanya, berbagai upaya pemerintah melalui Mendikbud RI Nadiem Makariem layak didukung, dan sekiranya Nadiem mesti konsisten dan mampu membuktikannya bahwa gebrakannya tersebut berhasil membawa perubahan dunia pendidikan Indonesia.
Karena dengan bukti keberhasilan dari apa yang di putuskannya tersebut, maka publik akan percaya, bahwa pemerintah ataupun Jokowi tidak salah memilih, bahwa orang muda ataupun millenial mampu berbuat demi kemajuan pendidikan Indonesia.
Semoga apa yang nantinya akan diterapkan pemerintah, dapat membuahkan hasil yang gemilang, dan dapat meningkatkan mutu, kualitas dan daya saing SDM pendidikan Indonesia, serta dapat mengangkat derajat pendidikan Indonesis jadi lebih baik lagi.
Semoga bermanfaat.
