Keputusan resmi bahwa Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara (IKN) telah dirilis oleh Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi yang bertindak atas nama pemerintah dan negara pada tanggal 26 Agustus 2019.
Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara diproyeksikan akan menjadi pusat Ibu Kota Negara.
Sementara itu Kota Samarinda dan Kota tempat kelahiran saya dan tempat saya mengais rezeki yaitu Kota Balikpapan menjadi penopang Ibu Kota Negara.
Maka dalam hal ini Kaltim seharusnya sudah boleh dan sudah layak menyandang gelar atau sebutan DKI atau Daerah Khusus Ibukota dan menobatkan diri sebagai Warga ibukota atau IKN, Namun kenyatannya sampai saat ini sebutan DKI memang masih melekat pada Jakarta.
Pada banyak pemberitaan berbagai media, ataupun Medsos dan dalam keseharian masyarakat, penyebutan Jakarta masih menyertakan DKI.
Sejatinya, pasca resminya Kaltim sebagai IKN maka secara logikanya penyebutan DKI kaltim seyogianya sudah dapat  dilaksanakan dan penyebutan Jakarta tanpa sebutan DKI juga boleh dibiasakan.
Sehingga berkaitan dengan ini maka media ataupun masyarakat, seyogianya juga perlu membiasakan terkait penyebutan Kaltim menjadi DKI Kaltim dan DKI Jakarta menjadi Jakarta saja.
Memang, pemerintah dan negara belum memproduksi Undang-undang yang secara sah dan tegas mengatur serta menetapkan Kaltim sebagai IKN.
Sehingga menyoal hal ini sebenarnya tidak jadi masalah masyarakat masih menyebut DKI Jakarta, tapi sebenarnya tidak ada masalah juga menyebut Kaltim sebagai DKI Kaltim.
Seperti yang diketahui UU terakhir yang memuat dasar hukum keabsahan DKI Jakarta sebagai ibukota negara masih berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007, tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Disamping itu juga karena Jakarta saat ini masih sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, serta merupakan tempat beroperasinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing atau bisnis lainnya maka sebutan DKI Jakarta masih melekat.
Sehingga bisa segera move on ketika nantinya UU tersebut disahkan, dan sebutan DKI bakal diwariskan kepada Kaltim.
Sampai saat ini persiapan pemindahan Ibukota negara ke Kaltim terus dikebut, seperti yang dikabarkan media nasional dan media lokal Kaltim, santer memberitakan bahwa berbagai pihak yang berwenang dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kaltim semakin sibuk menyiapkan segala hal berkaitan pemindahan ibukota negara.
Sebenarnya yang sangat penting dan terlebih dahulu diprioritaskan adalah produk Undang Undang yang mengatur Kaltim sebagai IKN karena kalau tanpa adanya landasan UU, dan UU tersebut makin molor diproduksi sampai lewat tahun 2024 dikhawatirkan kelak presiden berikutnya dapat berubah pikiran.
Sehingga segala pemindahan yang sudah berjalan kedepan malah jadi mubazier dan duit jadi terbuang percuma. Maka UU baru tentang Kaltim sebagai IKN sangat perlu diprioritaskan untuk mencegah timbulnya masalah hukum dikemudian hari.
Nah, bila UU tentang Kaltim sebagai ibukota Negara telah terbit, maka UU yang selama ini masih mengatur DKI Jakarta sebagai IKN akan tidak berlaku lagi.
Sehingga DKI Jakarta harus rela kehilangan sebutan DKI dan menyerahkan sematan DKI itu kepada Kaltim.Â
Oleh karena itu warga DKI Jakarta harus segera bersiap-siap kehilangan gelar atau sebutan DKI dan menerima kenyataan menyerahkan tren sebutan warga ibukota kepada Kaltim.
Semoga bermanfaat.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
