Masyarakat digegerkan berita dan informasi di berbagai media, terkait dengan keputusan tegas Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang secara fakta dilapangan telah melakukan penggusuran sejumlah tempat bernaung dan tempat usaha milik warga Sunter, Jakarta Utara.
Padahal menurut pengakuan warga Sunter, Jakarta Utara, mereka semua yang digusur adalah pendukung Anies Baswedan saat gelaran Pilgub DKI 2017 yang silam.
Terkait penggusuran yang secara tepatnya ada di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ini, maka warga Sunter komplain pada Anies yang dinilai tidak konsisten dan ingkar pada janji manis Anies yang dikoar-koarkan pada masa kampanye lalu, bahwa tidak ada pemberlakuan penggusuran kepada warga Sunter.
Sehingga berlatar dari ungkapan janji manis Anies tersebut warga akhirnya mempertanyakannya sekaligus menagih pembuktian janji manis tersebut.
Berbagai komentar, opini, dan kritik saling bersahut-sahutan menyoal keputusan Anies tersebut, tak luput juga kritikan pedas datang dari pihak Parpol yaitu PDIP yang merupakan lawan politik pengusung Anies, yang mengecam dengan keras bahwa Anies telah ingkar janji.
Sementara itu sanggahan datang dari kubu Parpol pengusung Anies yaitu Gerindra yang membantah dengan keras bahwa tudingan itu tidak berdasar, Anies tidak pernah menjanjikan itu kepada warga.
Pihak Gerindra menegaskan bahwa dalam kampanyenya Anies tidak pernah menyinggung narasi penggusuran tetapi mengutarakan program menata kota Jakarta agar jadi lebih tertata asri dan rapi, tentunya termasuk di wilayah Jakarta Utara.
Berdasar dari semua polemik pro dan kontra ini, berujung pula menjadi semakin sengit dan menarik saja, tapi makin eneg rasanya, manakala sudah masuk dalam ranah perseteruan politik, jadi ada sesuatu didalamnya yang berkaitan dengan kepentingan politis.
Berkaitan dengan polemik penggusuran ini Pihak Pemprov DKI Jakarta melalui Pemkot Jakarta Utara memberikan penjelasan.
Pada keterangan resminya Walikota Jakarta Utara, Sigit Wijatmoko, angkat  bicara untuk meluruskan berita dan informasi yang beredar sekaligus menyoal benar tidaknya warga Sunter mendukung Anies.
Sigit menyatakan bahwa banyak dari warga sunter yang tidak turut serta dalam Pemilu Pilgub lalu dan menyatakan warga Sunter tidak terdaftar dalam DPT, sehingga klaim warga tersebut tidak berdasar.
Sigit juga menjelaskan bahwa penggusuran atau penataan kawasan Sunter sudah dikomunikasikan dan disosialisasikan dengan warga, melalui Lurah Sunter Agung dan Sunter Jaya.
Surat imbauan kepada warga yang menghuni atau menduduki tanpa keterangan Hak Kepemilikan Tanah untuk mengosongkan lokasi tersebut lantaran akan dilakukan penataan saluran air, pedestrian, dan pembangunan jalan juga sudah dilakukan.
Penataan ini dilakukan dalam rangka mengembalikan fungsi saluran dan jalan, karena lokasi sunter diduduki sejumlah pemilik usaha barang bekas yang mendirikan bangunan di atas saluran.
Kemudian pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan Rusun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, sebagai lokasi relokasi warga Sunter yang terkena gusuran, namun sangat disayangkan oleh pihak Pemprov ternyata warga enggan mendaftar untuk menempati Rusun.
Dari persoalan penggusuran ini, pihak pemprov DKI Jakarta mengklaim sudah menjalankannya sesuai prosedural, sehingga penggusuran ini sudah sesuai protap yang diberlakukan dan warga harus dapat mentaatinya.
Jadi intinya dalam polemik penggusuran ini, pihak yang berseteru merasa benar berdasarkan dengan alasan berdasar data dan fakta serta argumen masing-masing.
Lalu kalau sudah jadi polemik begini, adakah solusinya, apakah akan terus jadi perdebatan, digoreng sampai gosong? Apakah kalau hanya berdebat saja terus ujuk-ujuk langsung ada solusi?
Sungguh guyonan yang tak lucu kalau hanya debat-debatan saja tanpa solusi tentang bagaimana mengatasinya, apalagi bila digoreng sampai jadi arang dalam ranah politisasi, jadi tambah jenuh alias eneg juga mendengar dan melihatnya.
Yang jelas sesuai fakta dilapangan penggusuran sudah terjadi, banyak warga yang sudah tidak memiliki tempat bernaung, banyak warga yang kepanasan, kehujanan atau kedinginan di malam hari karena hanya bisa bernaung seadanya, bahkan yang lebih nemprihatinkan lagi banyak dari warga yang hanya beralas tanah beratap langit.
Mereka juga punya keluarga yaitu ada anak-anak mereka yang turut menanggung beban akibat penggusuran ini, mereka juga butuh makan, minum dan keseharian lainnya tidakkah ini menyentuh hati dan nurani?
Inilah sejatinya yang harus dipertimbangkan, biar bagaimanapun, terlepas dari polemik yang ada, seyogianya sisi humanis harus lebih dikedepankan daripada mencari pembenaran masing-masing.
Terlepas siapa yang benar dan salah, apakah Anies benar atau salah, apakah pemprov DKI Jakarta benar atau salah ataukah warga benar atau salah, maka perdebatan dan polemik ini seharusnya dikebelakangkan terlebih dahulu.
Para elit politik partai tidak perlu lagi menambah bumbu-bumbu pedas yang menambah perdebatan, sudahlah jangan dibawa ke politik, kasihan warga.
Apapun konteksnya warga yang tergusur sangat perlu perhatian, sangat perlu di orangkan atau dimanusiakan, sehingga agar hendaknya sisi ini dululah yang diutamakan.
Bagaimanapun ceritanya dan caranya, bahwa persoalan ini sudah merupakan kewajiban Anies Baswedan bersama Pemprov DKI Jakarta agar dapatnya bisa mendorong warga dengan penuh perhatian, kepedulian melalui pendekatan-pendekatan dan cara-cara yang lebih manusiawi untuk dapat direlokasi dan menempati Rusun yang sudah disediakan dan diberi pengertian yang sebaik-baiknya.
Jadi kesimpulannya adalah terkait penggusuran ini, jangan hanya jadi perdebatan dan pertentangan bahkan pembiaran belaka serta hanya menuruti idealis masing-masing pihak.
Tapi butuh perhatian yang lebih manusiawi tentang bagaimana memanusiakan atau mengorangkan para warga yang tergusur tersebut. Itu saja.
Semoga artikelnya dapat bermanfaat, kurang lebihnya penulis mohon maaf.
