Oleh karena itu kedepan pemerintah seyogiayanya dapat mencari solusi yang lebih tepat yang semakin membuat mawas diri dan menjadi rambu yang tegas bagi birokrat lainnya di pemerintahan atau istilahnya membuat jera untuk birokrat lainnya bila berbuat sama seperti para pelaku koruptor yang telah ditangkap.
Perilaku korupsi dalam tubuh birokrasi harus benar benar dibasmi sampai ke akar-akarnya dan menciptakan sistem serta budaya baru yang bebas dari korupsi.
Pada akhirnya yang dapat disimpulkan adalah bagaimana pemerintah dapat merealisasikan reformasi birokrasi dan reformasi politik negara, agar menjadi birokrasi yang melayani melalui budaya birokrasi sebagai perantara keadilan, transparan dan akuntabel.
Birokrasi yang mengutamakan nilai kemanusiaan yang mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi yang pada akhirnya akan menumbuhkan dan menjadikan birokrasi yang membangun suri ketauladanan melalui pola perilaku dan gaya hidup sederhana.
Entah sampai kapan korupsi ini dapat dientaskan, semoga saja KPK kedepan bukannya malah makin melempem dalam mengemban amanah dan tugasnya memberantas korupsi.
Semoga saja KPK dan hukum yang berlaku akan semakin garang dan semakin menjadi momok yang semakin mengerikan yang dapat membuat jera sebagai pengalaman berharga dan menjadi rambu yang tegas bagi pelakunya dan siapapun juga yang melakukan tindakan pidana korupsi atau jadi rambu pelajaran berharga sebagai parameter para pejabat birokrat, maupun pejabat setingkatnya dalam mengemban amanah rakyat demi kemajuan bangsa.
Semoga bermanfaat.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
