Ketika Hukum Ditunggangi Kekuasaan

Di Indonesia, kekuasaan merupakan bentuk stratifikasi sosial didalam masyarakat. Kekuasaan membuat seseorang memiliki hak dan kewenangan untuk berbuat sesuatu, baik  kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat, negara dan dunia internasional.

Sehingga kekuasaan dapat mendominasi dan menggerakkan dinamika masyarakat. Stratifikasi seseorang dapat berubah ketika menjadi pejabat publik.

Sebagai contoh, seorang Kepala Daerah yang tentunya akan lebih dihormati karena memiliki kekuasaan di bidang pemerintahan. Pengaruh kekuasaannya sangat berdampak terhadap aspek sosial di dalam masyarakat.

Maka dengan sendirinya masyarakat secara otomatis akan menempatkan Kepala Daerah tersebut pada stratifikasi sosial yang lebih tinggi diantara lingkungan sosial mereka.

Inilah yang menyebabkan orang orang akan berlomba-lomba meraih dan berebut untuk memiliki kekuasaan tersebut dengan berbagai cara.

Namun, yang perlu jadi hal mendasar dan catatan adalah dengan seiring sejalan waktu, praktik kekuasaan yang di jalankan dapat berubah seketika menjadi kekuasaan yang tanpa batas. Seperti contohnya saja pada saat rezim Orde Baru berkuasa.

Sehingga atas dasar inilah, perlu seperangkat undang-undang yang mengatur mengenai ruang gerak yang dapat membatasi kekuasaan itu, yaitu Hukum.

Hukum dan kekuasaan sejatinnya akan saling melekat dan jadi satu bagian yang tak terpisahkan agar kekuasaan tidak melampaui hak dan kewenangannya.

Seperti yang tertuang didalam pasal-pasal UUD 1945 di mana hukum juga memberikan kewenangan atributif dan kekuasaan kepada lembaga-lembaga tinggi negara yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Tapi yang menjadi dilematis adalah ketika hukum yang juga merupakan produk politik untuk membatasi kekuasaan tersebut, justru malah berlaku terbalik yaitu hukum jadi ditunggangi kekuasaan dan sebagai kendaraan politik untuk mencapai keuntungan dan kepentingan politik.

Sejatinya bila praktik Hukum dapat sejalan dengan amanah UUD 1945 maka hukum sebagai produk politik, tidak akan membuat kekuasaan melampaui produk-produk hukum.  

Seperti yang berlaku hingga sekarang di negeri ini, mengapa sering terjadi banyak masyarakat dan pihak-pihak yang bersebrangan dan bahkan frontal bertentangan dengan pemerintah dan negara.

Ini karena masyarakat, mulai kehilangan kepercayaannya kepada pemerintah dan negara. Dominasi kekuasaan yang terlihat malah semakin kebablasan menunggangi hukum yang semakin menunjukan perlakuan yang di rasakan tidak adil kepada masyarakat.

Padahal sejatinya Hukum dan kekuasaan seyogianya harus bertindak mengayomi masyarakat dan berpihak kepada masyarakat.

Kondisi inilah yang pada akhirnya sering menimbulkan polemik bahwa praktik hukum tidak bekerja sesuai amanah UUD 1945.

Sehingga terbentuklah stigma dalam masyarakat bahwa Hukum ibarat pisau yang tajam ke bawah, namun tumpul ke atas.

Kondisi ini jugalah yang membuat sebagian masyarakat mulai kebablasan. Masyarakat mulai berani mengancam, niyinyir, berujar kebencian dan bahkan semakin berani menentang pemerintah dan negara untuk menuruti kehendak sebagian masyarakat.

Masyarakat semakin berani mengancam, menghina presiden dan pejabat negara lainnya sebagai simbol Negara. Sudah tidak ada lagi rasa takut untuk menyuarakan pendapat sesuai emosi maupun hati nuraninya.

Masyarakat bahkan sudah tidak takut lagi untuk turun kejalan dan menutup jalan raya untuk kepentingan aksi karena dilindungi undang-undang berserikat dan berkumpul, masyarakat sudah tidak takut lagi memberi target kepada pemerintah untuk melakukan penegakan hukum.

Pemerintah dan Negara wajib hukumnya menerapkan hukum sesuai amanah UUD 1945, meskipun godaan kekuasaan terasa sangatlah berat, namun tantangan itu harus di hadapi dan dilalui dengan penuh perjuangam dan tanggung jawab.

Indonesia adalah negara dengan bermacam ragam budaya. Budaya yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah dan mufakat.

Maka pemerintah dan negara harus mampu mengambil keputusan yang bijak, karena setiap keputusan selalu ada tanggung jawab, baik tanggung jawab secara hukum itu sendiri,  tanggung jawab sebagai umat beragama, dan tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Mengetahui, Karena Hanya Tuhan yang memiliki kebenaran mutlak.

Semoga bangsa Indonesia ini kedepan semakin santun dan bijaksana, selalu bersatu, pemerintah dan negara selalu berpihak kepada rakyat dan mensejahterakan serta memakmurkan rakyatnya.

Hanya berbagi.

Sigit Eka Pribadi.