Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Pol. Budi Gunawan seyogianya dapat berbesar hati untuk mengevaluasi kinerja dari jajaran yang dipimpinnya.
Peristiwa penyerangan terhadap Menkopolhukam RI Wiranto setidaknya juga akan menyeret pertanggung jawaban Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai bagian dari pemeran utama dalam pelaksanaan Pengamanan Pejabat Negara.
Apalagi kalau melihat secara fakta dilapangan peristiwa kecolongan penyerangan terhadap Wiranto, maka Budi Gunawan dan jajarannya adalah yang paling dianggap bertanggung jawab.
Ini karena pelaku penusukan Wiranto dapat menyusup masuk menembus kedalam lapisan barikade ketat pengamanan Pejabat Negara.Â
Sejatinya bila petugas Intelijen Negara yang sudah barang tentu sangat terlatih tersebut, harusnya sudah dapat membaca situasi dan kondisi serta setiap gerak-gerik orang disekitaran Pejabat Negara.
Fungsi petugas Intelijen Negara dalam setiap Pamtub atau pengaman tubuh bagi pengamanan Pejabat Negara adalah yang paling krusial dan sangat vital di lapangan. Tidak boleh ada cacad sedikitpun dan performanya harus perfect atau sempurna.
Meskipun yang namanya naas itu sering diluar dugaan, tapi kalau melihat kasus penusukan terhadapa Wiranto tersebut, seharusnya itu merupakan sesuatu yang sangat jarang sekali dapat terjadi bila Protap atau program dan ketetapan dan Doktrin dilapangan dapat berjalan dengan baik.
Kemudian pihak terkait lainnya yang memiliki peran utama dan turut bertanggung jawab dalam kasus penusukan Wiranto ini juga ada di pundak Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian dan jajarannya, serta Wiranto sendiri sebagai Menkopolhukam dan jajarannya terkait penugasan aparat keamanan dan SOP dilapangan.
Hal ini karena, dalam rangka setiap pelaksanaan tugas pengamanan terhadap Pejabat Negara maka ketiga pihak inilah yang saling melekat dan berkaitan dan paling bertanggung jawab bila terjadi situasi kontinjensi dan darurat.
Protap atau program dan ketetapan serta Doktrin terhadap pelaksana tugas keamanan dilapangan mulai dari aparat Intelijen, aparat Kepolisian dan personel BKO atau Bantuan Kendali Operasi, serta personel berkemampuan khusus lainnya harus sesuai dengan ketentuan Standar Operasional Prosedur Pengamanan Pejabat Negara.
Dari unsur pelaksana terkecil sampai tertinggi semua memiliki peran vital masing-masing. Mulai dari lapisan pengamanan tingkatan terbawah sampai lapisan pengamanan tingkat teratas sangat di doktrin untuk sempurna tanpa cacat dalam pelaksanaan tugas pengamanan Pejabat Negara.
Dalam Koordinasi dan komunikasi yang dibangun tidak boleh ada yang Miss Contact sedikitpun selalu terstrukur dan sistematis, disetiap titik dan lini pengamanan Pejabat Negara.
Lalu mengapa peristiwa penyerangan terhadap Wiranto ini dapat terjadi, mengapa bisa kecolongan seperti itu?
Kembali lagi ke awal bahwa ini boleh dikata merupakan kasus kecolongan, dan terjadi diduga karena longgarnya pengamanan dan lengahnya aparat  dalam mengawasi pergerakan orang.
Terutama aparat dari pihak intelijen, yang paling memiliki gerakan sangat luwes dilapangan, karena personel intelijen dapat menyaru dan menyusup tanpa terdeteksi masyarakat sipil biasa.
Personel intelijen dituntut bergerak sangat cepat dan senyap dalam mengatasi setiap situasi dan kondisi kontinjensi/darurat dalam setiap pergerakan pengamanan Pejabat Negara.
Para sniper khusus pada saat yang diperlukanpun akan sangat dapat membaca pergerakan mencurigakan orang disekitar area pengamanan Pejabat Negara.
Para petugas ini sangatmengetahui apakah berbahaya atau tidak, dan dapat mengambil keputusan bila tingkat pergerakan orang yang mencurigakan tersebut mengarah sangat berbahaya dan kalau perlu dan situasi memungkinkan akan dapat menindak pelaku dan melepaskan tembakannya ke arah pelaku.
Jadi sebenarnya, bila pengamanan berlapis terhadap Pejabat Negara diterapkan sesuai SOP yang berlaku, maka kemungkinannya akan sangat kecil sekali pelaku penusuk Wiranto dapat menembus barikade pengamanan.
Baru bergerak sedikit mencurigakan saja, pasti akan tercium aparat Intelijen, apalagi merangsek masuk dengan kentara, atau kalau perlu dalam kondisi kontinjen sudah pasti pelaku bakalan jebol diterjang timah panas para Sniper.
Oleh karena itu, bercermin dari peristiwa penusukan terhadap Wiranto ini hendaknya SOP pengamanan kepada Pejabat Negara agar dapat lebih ditingkatkan dan jangan sampai lengah,pihak pihak yang berkaitan dengan pengamanan Pejabat Negara lebih waspada lagi dan SOP tetap dilakukan sesuai aturan yang berlaku untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Boleh baca ulasan ini https://www.kompasiana.com/sigit19781986/5d9f297c097f36222f4d2173/pengalaman-berharga-dari-peristiwa-penyerangan-terhadap-wiranto
Kemudian terkait dengan peristiwa ini juga, banyak terbangun narasi dan opini publik yang bermacam-macam, seperti tentang deradikalisme, setingan, ataupun narasi dan opini lainnya yang membuat kisruh dan membuat publik semakin dibingungkan dengan situasi dan kondisi yang terjadi.
Sehingga pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang sangat perlu melakukan pendalaman dan harus diusut tuntas agar publik dapat mengetahui apa sebenarnya motif pelaku dan siapa sebenarnya dalang dibalik semuanya.
Pemerintah dan pihak terkait lainnya seyogianya mengevaluasi kinerja dan berbagai hal yang berkaitan dengan pengamanan Pejabat Negara, agar kedepan tidak terulang kembali.
Tentunya masyarakat berhak mendapatkan kepastian, baik mengenai informasi dan tindakan pemerintah yang dapat menenangkan publik agar masyarakat dapat memperoleh ketenangan dan kenteraman hidup di negerinya sendiri.
Hanya berbagi.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
