Mohon tunggu...
Sigit Eka Pribadi
Sigit Eka Pribadi Mohon Tunggu... Administrasi - #Juara Best In Specific Interest Kompasiana Award 2023#Nominee Best In Specific Interest Kompasiana Award 2022#Kompasianer Terpopuler 2020#

#Juara Best In Specific Interest Kompasiana Award 2023#Nominee Best In Specific Interest Kompasiana Award 2022#Kompasianer Terpopuler 2020#Menulis sesuai suara hati#Kebebasan berpendapat dijamin Konstitusi#

Selanjutnya

Tutup

Politik

Jokowi Perlu Mendengarkan Wiranto, Soal Keinginan Bersyarat Benny Wenda?

8 Oktober 2019   23:08 Diperbarui: 8 Oktober 2019   23:24 391
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustasi Gambar Menkopolhukam Wiranto dan Tokoh Separatis UMLWP Benny Wenda | Dokumen Tribunnews.com

Dari rencana pertemuan Jokowi dan Beny Wenda tersebut, maka kali ini ketegasan Wiranto untuk menentang pertemuan tersebut layak dibenarkan, dalam hal ini Jokowi harus mendengarkan Wiranto.

Pasalnya sudah sangatlah jelas perihal tentang siapakah Benny Wenda sebenarnya, tudingan Wiranto bahwasanya UMLWP termasuk pihak penumpang gelap atas terjadinya berbagai kerusuhan di Papua dan Papua Barat memang patut diarahkan pada Benny Wenda dan gerombolannya.

Sepak terjang Beny Wenda yang selalu merongrong dan mendiskreditkan kedaulatan NKRI melalui diplomasi murahannya pada Dunia dengan mengatas namakan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Indonesia sudah sangat menunjukan sejatinya siapa Beny Wenda.

Karena sebenarnya yang jelas-jelas melakukan pelanggaran HAM, provokasi dan tindak kekerasan tersebut adalah Beny Wenda dan antek-anteknya yang ingin memisahkan saudara setanah air Papua dan  Papua Barat dari pangkuan Ibu Pertiwi.

Lihat saja syarat yang diajukan oleh Benny Wenda yaitu tentang referendum Papua, padahal sudah sangat ditegaskan dengan fakta sejarah bahwa Papua adalah bagian integral yang tak terpisahkan dari Indonesia, bahkan undang undang mengenai refrendum telah dihapuskan.

Boleh baca ini; https://www.kompasiana.com/sigit19781986/5d5fb5310d823065d274e122/jalan-panjang-papua-dari-irian-barat-untea-pepera-hingga-irian-jaya

Lalu tentang syarat Kedua, tentang pertemuan tersebut difasilitasi oleh pihak ketiga, misalnya Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) atau negara pihak ketiga yang disepakati bersama, untuk apa! ini persoalan dalam negeri atau Internal Indonesia untuk apa negara lain ikut campur dan dilibatkan?

Juga dengan syarat ketiga, yang meminta agar Pemerintah Indonesia mengizinkan Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR) berkunjung ke Papua, tidak ada kaitannya sama sekali karena tidak masuk ranah Internasional.

Kemudian yang tidak masuk akal lagi adalah syarat keempatnya yang menginginkan Pemerintah Indonesia harus segera menarik TNI-Polri dari Papua.


Ini permintaan yang sangat lucu dan tidak masuk akal, karena yang membuat kekacauan dan kerusuhan selama ini kalau boleh dicek secara dilapangan jatuhnya korban jiwa, harta dan nyawa malah pihak Benny Wenda dan kawanannya yang mensponsorinya.

Boleh baca ini; https://www.kompasiana.com/sigit19781986/5d6a61cc097f362dd477daf5/apakah-ini-penumpang-terang-yang-membuat-kisruh-papua

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun