Dalih lahan dijual untuk rakyat istilahnya seperti membuka tidak konsistennya pemerintah dalam mempersiapkan berbagai hal berkaitan pembangunan ibukota negara yang baru ini.
Dan pastinya yang banyak dirugikan dalam hal ini adalah masyarakat lokal yang berdiam di lokasi ibukota negara nantinya, bisa saja terjadi malah masyarakat lokal akan terpinggirkan, karena banyak lahan yang akan dikuasai oleh orang orang kaya saja.
Sebenarnya kalau mau jujur, tidaklah elok kalau pemerintah harus menjual lahan tersebut, karena pastilah akan menuai banyak kritikan dan komplain.
Sejatinya dapatlah tertebak siapa siapa sajakah kedepan yang akan menjadi penguasa lahan lahan yang akan dijual tersebut. Seyogyanya lahan ibukota negara seharusnya tetap menjadi aset bagi pemerintah.
Dengan jumlah 30 ribu hektar itu bukanlah luasan lahan yang sedikit, lebih elok pemerintah harus mendetilkan langkah lainnya dalam mencari sumber anggaran untuk pembangunan ibukota negara ke depan.
Sangat disayangkan bila memang langkah menjual lahan ini jadi diterapkan. Akan banyak masalah yang terjadi nantinya dibelakang hari. Masyarakat lokal bisa jadi akan jadi tamu di tempat kelahirannya sendiri.
Ini baru lahan yang akan dijual, bisa jadi nanti kedepan setelah progress pembangunan berbagai infrastruktur dan sarana prasarana lainnya akan dilelang dan diinvestasikan kepada pihak pihak yang dapat memberikan suntikan dana segar.
Betapa ini seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah dan pihak pihak terkait lainnya, agar kiranya jangan karena cepat cepat ingin segera memindahkan ibukota negara ke Kaltim malah mengorbankan masyarakat.
Dapat diprediksikan, dengan adanya rencana penjualan lahan ini, sepertinya pemerintah sedang menerapkan strategi untuk menggandeng dan menarik pihak asing untuk menanamkan investasinya.
Bisa dibayangkan bila luasan lahan tersebut banyak dimiliki oleh para orang orang kaya apalagi pihak asing, bagaimana nasib para masyarakat lokal di sekitaran lahan.
Katanya sudah dipertimbangkan matang, namun kalau melihat kondisi terkini negara, layaklah publik meragukannya, berkaitan progress pembangunan dan pemindahan ibukota negara ini.
