Mohon tunggu...
Sigit Eka Pribadi
Sigit Eka Pribadi Mohon Tunggu... Administrasi - #Juara Best In Specific Interest Kompasiana Award 2023#Nominee Best In Specific Interest Kompasiana Award 2022#Kompasianer Terpopuler 2020#

#Juara Best In Specific Interest Kompasiana Award 2023#Nominee Best In Specific Interest Kompasiana Award 2022#Kompasianer Terpopuler 2020#Menulis sesuai suara hati#Kebebasan berpendapat dijamin Konstitusi#

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Jokowi Mulai Berseberangan dengan Megawati dan PDI Perjuangan

16 Agustus 2019   17:06 Diperbarui: 16 Agustus 2019   17:11 790
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Namun dalam hal ini, disinilah letak sisi kenegarawanan dan kepemimpinan Jokowi patut di apresisi tinggi. Setelah Megawati menyampaikan semua keinginan partai di hadapan Presiden Jokowi.

Dengan elegan Jokowi tetap menjawab secara tegas keinginan Megawati tersebut. Dalam hal ini sungguh Presiden Jokowi sangatlah bijaksana saat itu. Sejatinya Jokowi telah menunjukkan loyalitasnya yang sangat luar biasa kepada PDI Perjuangan dengan tetap bijak menanggapi dan memberikan jawaban santunnya mengenai pidato Megawati tersebut.

Padahal Jokowi dalam hal ini bisa saja menjawab dengan jawaban lainnya misalkan menimbang permintaan Megawati tersebut secara halus atau dengan jawaban-jawaban elegan lainnya.

Sebagai Kepala Negara pastinya Jokowi memiliki penilaian yang sangat obyektif untuk memilih mana figur yang tepat dalam membantu tugas Presiden untuk mengisi posisi menteri kabinet yang dibutuhkannya dan bangsa ini.

Presiden Jokowi tentunya mengetahui mana figur-figur yang memiliki kompetensi, intergritas, kemampuan managerial dan bertindak cepat serta kemampuan mumpuni lainnya dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan mengambil keputusan.

Seperti janji Jokowi yang secara tegas menyampaikan juga bahwa komposisi menteri kerjanya nanti adalah 55 persen Non Partai dan 45 persen berasal dari partai.

Kalau dilihat 45 persen posisi menteri dari non partai apakah harus dibagi lagi dengan partai lainnya, apakah logis PDIP meminta jatah menteri terbanyak.

Katakanlah Jumlah Menteri nanti ada 45 orang dari jumlah itu sekitar 24 orangnya sudah diisi dari Non Partai sisanya 21 orang dari partai lalu PDIP minta jatah terbanyak, terus bagaimana pembagian posisi menteri dari Partai lainnya.

Meskipun sebagai pemenang pemilu seyogyanya PDIP lebih mengedepankan hak preogratif Presiden, Jokowi pasti mengetahui siapa yang akan dicomotnya sebagai menteri dari PDIP dan akan secara proporsional menempatkan porsi pembagian posisi Menteri dengan megedepankan keadilan yang profesional.

Lalu apa dampaknya dengan keberseberangan antara Jokowi dan PDIP ini?

Benih-benih kebersebrangan ini tentunya memberikan dampak pada opini publik yang menilai istilahnya Jokowi mulai membangkang dari PDIP.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun