Wajib Pajak sering menerima surat atau pemberitahuan dari kantor pajak, baik melalui surat fisik maupun elektronik. Tidak jarang Wajib Pajak tidak mengetahui isi, maksud, dan tujuan pengiriman surat ke alamatnya karena pengetahuan umum tentang kewajiban perpajakan.
Penerima surat terkadang bukan Wajib Pajak yang bersangkutan secara langsung, melainkan kerabat atau bisa juga tetangga Wajib Pajak. Dalam beberapa kasus, diketahui bahwa Wajib Pajak yang dikirimi surat oleh KPP meninggal dunia. Lalu bagaimana jika terjadi seperti ini? Mari kita baca beberapa penjelasan berikut ini terlebih dahulu.
Peran Nomor Pokok Wajib Pajak
Peran NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) saat ini menjadi salah satu kebutuhan masyarakat. Perlu dikaji ulang apa itu NPWP dan siapa saja yang wajib memilikinya.
NPWP diberikan kepada wajib pajak sebagai identitas dalam melaksanakan kegiatan perpajakan yang dikelola oleh pemerintah pusat. Pengetahuan umum masyarakat ditemukan dari sebagian yang masih beranggapan bahwa pajak kendaraan ditangani di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan usaha yang telah memiliki NPWP. Namun, anggapan ini salah.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, termasuk Wajib Pajak, Pemotong Pajak, dan Pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Kewajiban Wajib Pajak
NPWP tidak hanya dibutuhkan sebagai alat perpajakan. Beberapa instansi dan perusahaan mewajibkan NPWP sebagai syarat utama dalam mengelola kebutuhan administrasi antara lain pengajuan kredit, pembuatan rekening bank, persyaratan lamaran kerja, pengajuan SIUP (Izin Usaha Perdagangan), dan lain sebagainya.
Wajib pajak memiliki kewajiban yang secara otomatis timbul pada saat memperoleh penghasilan. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, NPWP merupakan hal yang tidak terpisahkan.
Kewajiban perpajakan akan tetap melekat padanya selama NPWP aktif. Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, Kantor Pelayanan Pajak dapat memberikan teguran atau himbauan baik melalui sarana elektronik maupun secara tertulis.
Wajib Pajak dapat dibebaskan dari kewajiban perpajakan apabila mengajukan permohonan berupa permohonan NPWP yang tidak efektif atau penghapusan NPWP kepada KPP yang terdaftar.
Dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa Wajib Pajak yang telah meninggal masih menerima surat teguran atau surat tagihan pajak oleh kantor pajak yang terdaftar. Terkadang ahli waris atau kuasa wajib pajak mengadu karena wajib pajak yang bersangkutan telah meninggal dunia, tetapi masih harus menyelesaikan kewajiban perpajakannya.
Perlu diketahui bahwa NPWP akan tetap berstatus aktif jika Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan penghapusan kewajiban perpajakannya. Data kependudukan mengenai status kematian Wajib Pajak tidak dapat langsung diakses atau dimutakhirkan ke sistem perpajakan. Hal ini membuat Wajib Pajak harus mengajukan permohonan langsung terkait penghapusan atau penyampaian NPWP Non Efektif.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan kantor pajak untuk menyelesaikan aplikasi? Untuk NPWP Orang Pribadi adalah enam bulan, sedangkan untuk wajib pajak badan adalah dua belas bulan. Hal ini membuktikan bahwa penghapusan NPWP tidak dilakukan secara sembarangan. Proses penghapusan NPWP melalui beberapa tahapan pemeriksaan yang didukung dengan alat bukti yang sah.
Ahli waris sebagai perantara bagi Wajib Pajak yang meninggal sudah sewajarnya mengurus kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak yang telah meninggal tersebut. Permohonan penghapusan NPWP dapat diajukan secara langsung atau dapat juga dikirimkan melalui jasa ekspedisi ke KPP tempat administrasi terdaftar.
Beberapa persyaratan yang dipersyaratkan dan dilampirkan antara lain fotokopi akta kematian, fotokopi buku nikah (bagi suami/istri yang mengajukan permohonan), fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, NPWP Wajib Pajak yang telah meninggal dunia, serta surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan atau telah dibagikan harta warisan yang ditandatangani di atas meterai Rp. 10.000.00.
Pemeriksa Pajak akan melakukan pemeriksaan untuk keperluan lain dengan memastikan bahwa permohonan penghapusan NPWP adalah benar. Pemeriksa pajak akan menghubungi ahli waris atau pemohon dari Wajib Pajak yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan lapangan. Bagaimana jika ternyata Wajib Pajak masih memiliki harta warisan?
Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) menjelaskan bahwa harta warisan termasuk dalam objek pajak yang dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan. Namun, tentu saja warisan menambah kemampuan ekonomi ahli waris.
Perlu ditinjau kembali apakah harta warisan telah dibagikan atau belum kepada ahli waris. Apabila harta warisan belum dibagikan kepada ahli waris, maka kewajiban perpajakan seperti pembayaran pajak dan pelaporan SPT Tahunan masih melekat pada wajib pajak yang bersangkutan, tentunya dibantu dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya oleh ahli waris.
Tidak berlaku untuk harta warisan yang telah dibagi, ahli waris tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Selama harta atau warisan tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT) wajib pajak dan tidak ada pajak yang terutang, maka harta warisan tersebut dapat dikategorikan sebagai bukan objek pajak.
Apabila diperlukan, sebelum permohonan penghapusan NPWP diputuskan, pemeriksa pajak akan melakukan kunjungan ke tempat wajib pajak (kunjungan) terlebih dahulu untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan dan mengumpulkan data yang diperlukan. Setelah proses pemeriksaan selesai, Wajib Pajak akan menerima Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak yang akan dikirimkan ke alamat Wajib Pajak yang bersangkutan.
Dengan dihapuskannya NPWP, maka wajib pajak yang telah meninggal tidak memiliki kewajiban perpajakan lagi karena tidak memenuhi syarat Subyektif dan Obyektif menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.
Intinya, jika wajib pajak kooperatif dan mudah meminta data dan informasi, proses penghapusan NPWP tidak akan memakan waktu terlalu lama.
