Meletusnya revolusi sosial di Sumatera Utara tidak terlepas dari sikap sultan-sultan, raja-raja, dan kaum feodal pada umumnya, yang tidak begitu antusias terhadap kemerdekaan Indonesia karena setelah Jepang masuk, pemerintah Jepang mencabut semua hak istimewa kaum bangsawan dan lahan perkebunan diambil alih oleh para buruh. Kaum bangsawan tidak merasa senang dan berharap untuk mendapatkan hak-haknya kembali dengan bekerja sama dengan Belanda/NICA sehingga semakin menjauhkan diri dari pihak pro-republik.
Sementara itu, pihak pro-republik mendesak kepada komite nasional wilayah Sumatera Timur supaya daerah istimewa seperti pemerintahan swapraja/kerajaan dihapuskan dan menggantikannya dengan pemerintahan demokrasi rakyat sesuai dengan semangat perjuangan kemerdekaan. Namun, pihak pro-republik sendiri terpecah menjadi dua kubu; kubu moderat yang menginginkan pendekatan kooperatif untuk membujuk kaum bangsawan dan kubu radikal yang mengutamakan jalan kekerasan dengan penggalangan massa para buruh perkebunan. (sumber : Wikipedia).
Akar Konflik
Saya berpikir, konflik yang terjadi di Tanjungbalai dan daerah lain bukan karena SARA. Namun lebih disebabkan oleh permasalahan kesenjangan ekonomi dan pihak lain yang tidak ingin kebhinekaan Indonesia tetap terjaga. Untuk yang terakhir, saya melihat tumbuh suburnya ajaran radikalisme sedikit memicu hal di atas. Dua tahun yang lalu ketika saya lewat di sebuah jalan di Tanjungbalai, saya melihat papan organisasi keagamaan radikal. Sambil bergurau saat itu, saya berkata kepada sahabat saya, kemungkinan gesekan sosial antar masyarakat akan terjadi di sini. Begitu pula pernah saya sholat Jumat di sebuah masjid di sana di mana khobahnya mengajarkan kebencian kepada orang yang tidak sepaham dengan mereka.
Namun, saya tetap berharap kedua hal itu tidak menjadi alasan terjadinya konflik sosial kemarin dan sampai saat ini, Pemda setempat dan aparat kemanan tidak/belum menemukan benang merahnya.