Untungnya, Pemkot Ambon sedikit tertolong dengan niat baik Kemenpar yang menganggarkan 5 Milyar untuk membantu promosi program Mangente Ambon ini. Sekali lagi, saya mengutip pernyataan Menpar Arif Yahya, saat meresmikan Mangente Ambon, bahwa "Kita akan dukung dengan anggaran sebesar 5 miliar. Maluku punya potensi besar, jumlah flight sudah tidak ada masalah kemarin saya cek, tinggal promosi saja." Arief berharap dengan anggaran sebesar Rp 5 miliar maka promosi wisata Provinsi Maluku khususnya Mangante Ambon dapat terlaksana dengan baik. Sebab menurut Arief tanpa adanya promosi, maka sebuah acara tidak akan berjalan dengan baik (baca infonya di sini, sini, dan sini).
Di awal Mei ini, saya berkesempatan ngobrol-ngobrol santai seputar potensi pariwisata Maluku dengan Muhammad G. Korebimadi di rumahnya di bilangan Universitas Pattimura, Ambon, yang menurutnya potensi wisata di Maluku cukup menjanjikan, hanya saja politik anggaran dan pengelolaannya masih lemah. Pak Mad yang sudah 10 tahun menukangi pembangunan pariwisata di Raja Ampat di bawah bendera NGO The Nature Conservacy (TNC) ini, menceritakan panjang lebar bagaimana ia bersama TNC berhasil membuat tujuh zona konservasi di Raja Ampat, membuat peraturan seputar pariwisatanya, hingga alokasi anggaran bagi tiap-tiap desa wisata di Kabupaten Raja Ampat. Alhasil, omset Raja Ampat menembus 8 Milyar pertahun dengan kunjungan wisatawan asing sebanyak 15 ribu orang dan 5 ribu wisatawan domestik.
Menurutnya, perbedaan mendasar Maluku dengan Raja Ampat adalah keberanian membuat alokasi anggaran pembangunan pariwisata (politik anggaran). Ia mencotohkan, Bupati Raja Ampat Marcus Wanma berani menganggarkan hingga 80 persen APBD di sektor pariwisata. Selain politik anggaran, Pak Mad juga menyinggung agenda kebijakan terkait pariwisata di Maluku juga banyaknya data-data terkait pariwisata yang tidak lengkap, bahkan untuk meminta jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pun dia kesilutan karena tidak ada data terbaru.
Jadi, politik anggaran menyoal pariwisata di Maluku harus lebih ditinggikan porsinya jika pemerintah Maluku ingin meningkatkan sektor pariwisata, bila perlu menembus angka 70-80 persen dari APBD. Politik anggaran ini bisa disebarkan di beberapa lini semisal promosi, infrastruktur jalan, telekomunikasi, moda transportasi, dll. Mengundang investor pun sangat memungkinkan untuk menopang sektor lain yang belum terakomodir anggaran.
[caption id="attachment_379195" align="aligncenter" width="480" caption="Mas Is dan Cha Nita sedang berbincang dgn Kadis Pariwisata Pak Hengky Sopacua di rumah makan Sari Gurih | Dok Pribadi "]
Cerita lainnya, sewaktu makan malam dengan Admin Kompasiana Mas Iskandar Zulkarnain (Isjet) dan Nurullah (Uyuy), juga Cha Yusnita ASK, di Rumah Makan Sari Gurih, Ambon (12/5/15), tak disangka berjumpa Kadis Pariwisata Kota Ambon Hengky Sopacua. Saat Mas Isjet bertanya seputar pengembangan wisata Pantai Liang, dengan entengnya Pak Hengky menjawab bahwa itu bagian tanggungjawab Provinsi. Tidak salah memang jawaban Pak Hengky, namun di sini terlihat kurang sinerginya Pemkot dengan Pemprov dalam pembangunan pariwisata. Katakanlah, kalau Pantai Liang dikembangkan dengan baik, otomatis setiap penerbangan wisata akan singgah di Ambon, bagaimana pun ada simbiosis mutualisme. So, jang berharap pariwisata Maluku bakal maju kalau pemprov, pemkot, dan pemkab bajalang sandiri-sandiri alias jalan masing-masing. Stop bakalai politik, perhatikan kembali kebijakan di sektor pariwisata, siapkan masyarakat Maluku supaya bisa bersinergi dalam membangun pariwisata.
Infrastruktur
Masih berlanjut dari bicang-bincang dengan Pak Mad Korebima, sewaktu ia penelitian survei daerah konservasi di Kabupaten SBT, di wilayah Kepulauan Gorom, ia merasa kesulitan karena anggaran untuk penelitian tersebut dirasa kurang memadai, akibat dari infrastruktur jalan, telekomunikasi, dan transportasi yang masih kurang optimal. Padahal, menurutnya, salah satu faktor fundamental dalam mewujudkan pariwisata unggulan adalah kelengkapan infrastruktur.
Lagi-lagi, politik anggaran akan sangat menentukan kelancaran pembangunan infrastruktur pariwisata. Dilihat dari karakteristik daerah yaitu daeah kepulauan, maka seharusnya sektor ini perlu diperhatikan serius. Menurut Kadis Infokom Maluku Pak Saut dalam sesi talkshow di TVRI Ambon tanggal 17 Mei kemarin, Pemerintah daerah kurang memberikan pembobotan dari segi pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur telekomunikasi dan informasi. "Dari segi politik anggaran, Dinas Infokom Maluku hanya mendapat jatah anggaran sebesar 1 Milyar, tidak lebih dari itu. Sementara kita bicara infrastruktur telekomunikasi, itu membutuhkan cost yang sangat luas biasa. Oleh karena itu, kalau dari tahun ke tahun hanya 1 Milyar, apa yang bisa kita perbuat," terangnya.
Fak faktualnya di lapangan berdasarkan penelusuran lapangan, saya maish menemukan tidak meratanya infrastruktur telekomunikasi di 11 Kabupaten Kota. Misalkan, di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), infrastruktur telekomunikasi masih kurang. Beberapa desa di SBT adalah zona bebas sinyal alias seng ada sinyal. Kalaupun ada, kadang sinyal ada, kadang tidak ada. Misalkan di Pulau Geser, terkadang selama berminggu-minggu loss signal, komunikasi mandeg, akses perputaran ekonomi pun bisa terhambat karena faktor komunikasi ini. Tak hanya itu, akses internet pun lebih malang nasibnya, entah apa persoalannya.
Dari PT Telkom dan Telkomsel yang memang sampai saat ini sudah melakukan ekspansi ke berbagai daerah di Maluku juga merasa kesulitan karena ada beberapa wilayah yang dianggap dari segi transportasi sangat sulit, sehingga operational cost-nya menjadi lebih tinggi. Pak Yosep dari Telkomsel dalam dialog di TVRI Ambon pada 17 Mei kemrin, mengatakan Telkomsel pun butuh support dari pemerintah daerah untuk kerjasama pembangunan BTS di tiap-tiap daerah di Maluku. "Kami punya kendala berbagai hal. Kami pingin sekali, kalau boleh pemerintah daerah membantu kami dari beberapa hal," terang Pak Yosep. Di Namrole, Buruh Selatan, Telkomsel hanya membangun satu tower padahal kebutuhan di sana sangat besar. Di Namalean, Gorom, Kab. SBT, tower sudah ada tapi tidak ada power. Kendala-kendala ini yang perlu dijawab oleh pemerintah dengan beberapa stakholder lainnya. Syukurnya, di tahun ini Telkomsel akan memabngun 100 tower di Maluku dan difokuskan di daerah-daerah terpencil seperti Tual, Saumlaki, Buru Selatan, MBD, dan Seram (horeee...).
