Katanya Petani Pekerjaan Mulia, Tapi Kok Tetap Dimarjinalkan?

Pupuk kimia (konvensional) layaknya sudah menjadi candu bagi sebagian petani. Mereka berpandangan bahwa kuantitas produksi dan efektivitas dari hasil penggunaan pupuk kimia lebih baik dibanding pupuk organik. Tidak salah jika para petani memilih kuantitas dibanding kualitas dari sisi kesehatan hasil produksi, demi meraih kesejahteraannya. Keadaan yang membuat petani seperti itu.

Petani yang semakin ke sini semakin termarginalkan. Mereka yang bekerja keras memproduksi, nyatanya dalam hal keuntungan kalah besar dengan pendapatan yang didapat oleh tengkulak, dan pedagang. 

Coba tanaman apa yang sekarang tidak mengandung bahan kimia saat proses penanaman. Ketela dan kacang tanah yang ada di dalam tanah pun kiranya dalam perawatan tanamnya juga menggunakan pupuk kimia. Karena memang para petani menginginkan kuantitas produksi yang banyak dan cepat, supaya bisa mendapatkan pendapatan yang cukup banyak juga. 

Jadi tidak heran jika saat ini jarang sekali kita temukan orang-orang yang memiliki umur lebih dari 100 tahun. Salah satu faktornya karena memang sudah sejak awal makanan di produksi dengan kurang sehat. Meskipun begitu, toh pemerintah juga menghendakinya.  Jika tidak menghendaki, mengapa pemerintah tidak menyudahi saja subsidi pupuk kimia itu? 

Jika menelisik lebih dalam, kiranya masih ada banyak problem yang membayangi sektor pertanian di negeri ini. Yaitu menurunnya angka lahan pertanian. Data Kementerian ATR/BPN menunjukkan pada 2018 luas baku sawah di Indonesia tinggal 7,1 juta hektar (ha) atau turun dibandingkan 2013 yang masih 7,75 juta ha, sebagaimana dikutip dari cnbcindonesia.com. Berkurangnya lahan tanam, menyebabkan potensi kehilangan pangan itu menjadi lebih besar. Belum lagi konflik agraria yang masih sering terjadi, seperti konflik agraria di urutsewu. Lantas di mana keberpihakan pemerintah terhadap sektor pertanian, jika konflik agraria masih massif terjadi? 

Lebih jelasnya memang saat ini, sektor pertanian bukanlah prioritas dari pemerintah. Terlihat dari rincian  APBN 2021, anggaran Kementerian Pertanian  Rp 21,83 triliun. Jumlah ini masih dibawah dari anggaran dari Kementrian Pertahanan yaitu Rp 136,99 triliun, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebanyak Rp 111,97 triliun. 

Mengapa pada sektor pertanian yang katanya menjanjikan di masa depan, tapi malah tidak menjadi prioritas? Entahlah.