Pemerintah Tidak Didukung Pemerintah?

Pagi ini saya menerima share tentang pertumbuhan inveksi covid19 yang sudah mencapai 300.000 penderita,  sejak bulan Maret ketika penderita pertama di Indonesia di temukan.

Ilustrasi yang di share itu sangat menyedihkan, karena pertumbuhannya sangat tajam, yang ditunjukan dengan rentang waktu yang semakin sempit untuk melipat gandakan penderita.

Dengan ilustrasi tersebut kita bisa bayangkan untuk mencapai 400 ribu tidak diperlukan waktu yang lama. Bahkan mungkin 1 juta?

Saya pribadi melihat bahwa pertumbuhan kasus ini bukan hanya karena pengujian ditingkatkan, tetapi juga karena dukungan kepada kebijakan pemerintah tidak dijalankan dengan sepenuh hati. Tidak dijalankan dengan semaksimal mungkin, dengan berbagai upaya yang sebenarnya bisa dilakukan oleh para jajaran pemerintah di bawah.

Sehingga wajar kalau saya sebutkan bahwa pemerintah tidak didukung pemerintah.

Kalau yang tidak dengan sepenuh hati menjalankan kebijakan pemerintah pusat adalah pemerintah daerah mungkin bisa dimengerti, karena sebagian pemerintah daerah berasal dari partai yang tidak mendukung pemerintah pusat. Sehingga sangat manusiawi ketika mereka tidak dengan sungguh-sungguh menjalankan instruksi pusat. 

Tetapi yang jadi masalah adalah kalau yang tidak mendukung adalah berbagai pihak yang berada di bawah perintah langsung dari pemerintah pusat, yaitu di bawah TNI Polri, Department dari berbagai kementrian, dan lembaga-lembaga lain termasuk perusahaan-perusahaan BUMN!

Yang saat ini saya lihat masih belum maksimal mencari cara untuk mengurangi kerumunan orang adalah bank BUMN.

Masih banyak nasabah-nasabah yang harus antri sampai ke halaman, berpanas-panas menunggu giliran.

Bank tersebut memang melakukan upaya protokol kesehatan, tetapi sebatas nasabah yang berada di lingkungan kantor. Mereka tidak perduli dengan nasabah yang berkerumun di luar gedung karena mengantri!

Bank-bank tersebut belum maksimal mencari cara untuk mengurangi kerumunan. Kalau di tulisan saya beberapa bulan lalu ada petugas Customer Service  yang tidak ada di tempat (baca) sehingga proses 1 (satu) nasabah memerlukan waktu yang panjang karena hanya dilayani 1 (satu) CS.

Tapi beberapa hari lalu saya masih melihat antrian di bank tersebut masih mengular.

Bahkan pengalaman saya terbaru, sebuah bank BUMN yang menurut saya tidak perduli sistemnya tidak mendukung pencegahan orang keluar rumah. Dimana tanpa pemberitahuan, rekening anak saya tidak bisa digunakan (dormant). Dan untuk mengaktifkannya harus datang ke teller, antri dan bertemu dengan orang-orang yang kemungkinan penderita covid19 termasuk yang OTG.

Padahal anak saya baru saja membayar SPP di bulan Agustus 2020. Ketika saya complain, Customer Service via Call Center sama sekali tidak simpatik, tidak merasakan bahwa orang takut keluar rumah. 

Padahal Call Centre ditugaskan juga untuk menenangkan orang. Tapi seperti robot dia menjawab. Sepertinya dia lupa bahwa gajinya itu bukan hanya dibayar oleh nasabah, tetapi juga dibayar oleh Pajak Bangsa Indonesia.

Saya juga melihat ketegasan pencegahan unjuk rasa dan berkumpulnya orang-orang untuk hal-hal yang tidak perlu juga masih kurang. Sehingga dengan enaknya orang melakukan aksi mereka, baru diusir.

Aparat harus sadar bahwa yang dibutuhkan adalah pencegahan, bukan pengusiran yang pasti orang sudah keluar rumah dan kerumunan sudah terjadi. 

Banyak orang pintar di pemerintahan dari pusat hingga di bawahnya, termasuk perusahaan-perusahaan BUMN, dengan pejabat-pejabatnya yang digaji besar dari pajak Rakyat Indonesia. 

Ayo terus melakukan inovasi untuk mengurangi kerumuan orang, jangan malah membiarkan sistem dan berbagai SOP anda membuat orang harus meninggalkan rumah dan berkerumun di kantor-kantor anda.

Kalau semua aktivitas pencegahan covid19 terus anda tingkatkan, baru anda layak disebut mendukung pemerintah pusat. Kalau tidak berarti anda memang ingin menggagalkan upaya pemerintah untuk mengendalikan penyebaran covid19.

Untuk pemerintah pusat, silahkan anda melakukan inspeksi mendadak dengan cara minta kepada setiap nasabah mengirimkan foto-foto kondisi antrian di lembaga-lembaga dan perusahaan-perusahaan milik pemerintah (termasuk BUMN). Dan jangan ragu-ragu untuk memberi sanksi para direksi dan manajemen perusahaan atau lembaga tersebut.

Ketegasan pemerintah pusat sangat diperlukan, sehingga kami dapat lega karena pemerintah hingga ke bawah semua kompak dan layak disebut Pemerintah sudah didukung Pemerintah.

Have a nice day.

@shtobing