Pemerintah Tidak Didukung Pemerintah?

Bank-bank tersebut belum maksimal mencari cara untuk mengurangi kerumunan. Kalau di tulisan saya beberapa bulan lalu ada petugas Customer Service  yang tidak ada di tempat (baca) sehingga proses 1 (satu) nasabah memerlukan waktu yang panjang karena hanya dilayani 1 (satu) CS.

Tapi beberapa hari lalu saya masih melihat antrian di bank tersebut masih mengular.

Bahkan pengalaman saya terbaru, sebuah bank BUMN yang menurut saya tidak perduli sistemnya tidak mendukung pencegahan orang keluar rumah. Dimana tanpa pemberitahuan, rekening anak saya tidak bisa digunakan (dormant). Dan untuk mengaktifkannya harus datang ke teller, antri dan bertemu dengan orang-orang yang kemungkinan penderita covid19 termasuk yang OTG.

Padahal anak saya baru saja membayar SPP di bulan Agustus 2020. Ketika saya complain, Customer Service via Call Center sama sekali tidak simpatik, tidak merasakan bahwa orang takut keluar rumah. 

Padahal Call Centre ditugaskan juga untuk menenangkan orang. Tapi seperti robot dia menjawab. Sepertinya dia lupa bahwa gajinya itu bukan hanya dibayar oleh nasabah, tetapi juga dibayar oleh Pajak Bangsa Indonesia.

Saya juga melihat ketegasan pencegahan unjuk rasa dan berkumpulnya orang-orang untuk hal-hal yang tidak perlu juga masih kurang. Sehingga dengan enaknya orang melakukan aksi mereka, baru diusir.

Aparat harus sadar bahwa yang dibutuhkan adalah pencegahan, bukan pengusiran yang pasti orang sudah keluar rumah dan kerumunan sudah terjadi. 

Banyak orang pintar di pemerintahan dari pusat hingga di bawahnya, termasuk perusahaan-perusahaan BUMN, dengan pejabat-pejabatnya yang digaji besar dari pajak Rakyat Indonesia. 

Ayo terus melakukan inovasi untuk mengurangi kerumuan orang, jangan malah membiarkan sistem dan berbagai SOP anda membuat orang harus meninggalkan rumah dan berkerumun di kantor-kantor anda.

Kalau semua aktivitas pencegahan covid19 terus anda tingkatkan, baru anda layak disebut mendukung pemerintah pusat. Kalau tidak berarti anda memang ingin menggagalkan upaya pemerintah untuk mengendalikan penyebaran covid19.

Untuk pemerintah pusat, silahkan anda melakukan inspeksi mendadak dengan cara minta kepada setiap nasabah mengirimkan foto-foto kondisi antrian di lembaga-lembaga dan perusahaan-perusahaan milik pemerintah (termasuk BUMN). Dan jangan ragu-ragu untuk memberi sanksi para direksi dan manajemen perusahaan atau lembaga tersebut.