Mohon tunggu...
SH Tobing
SH Tobing Mohon Tunggu... Konsultan - Berbagi Untuk Semua | shtobing@gmail.com | www.youtube.com/@belajarkoor

Ingin berbagi pengalaman dan pemikiran serta terus membaca untuk memperkaya wawasan. Kompasiana menjadi tempat yang ideal untuk berbagi pengalaman dan ide selama saya diberi kesempatan berkarya di dunia | Have a nice day! | https://www.youtube.com/@belajarkoor

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Pemerintah Tidak Didukung Pemerintah?

5 Oktober 2020   08:20 Diperbarui: 5 Oktober 2020   08:26 173
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pagi ini saya menerima share tentang pertumbuhan inveksi covid19 yang sudah mencapai 300.000 penderita,  sejak bulan Maret ketika penderita pertama di Indonesia di temukan.

Ilustrasi yang di share itu sangat menyedihkan, karena pertumbuhannya sangat tajam, yang ditunjukan dengan rentang waktu yang semakin sempit untuk melipat gandakan penderita.

Dengan ilustrasi tersebut kita bisa bayangkan untuk mencapai 400 ribu tidak diperlukan waktu yang lama. Bahkan mungkin 1 juta?

Saya pribadi melihat bahwa pertumbuhan kasus ini bukan hanya karena pengujian ditingkatkan, tetapi juga karena dukungan kepada kebijakan pemerintah tidak dijalankan dengan sepenuh hati. Tidak dijalankan dengan semaksimal mungkin, dengan berbagai upaya yang sebenarnya bisa dilakukan oleh para jajaran pemerintah di bawah.

Sehingga wajar kalau saya sebutkan bahwa pemerintah tidak didukung pemerintah.

Kalau yang tidak dengan sepenuh hati menjalankan kebijakan pemerintah pusat adalah pemerintah daerah mungkin bisa dimengerti, karena sebagian pemerintah daerah berasal dari partai yang tidak mendukung pemerintah pusat. Sehingga sangat manusiawi ketika mereka tidak dengan sungguh-sungguh menjalankan instruksi pusat. 

Tetapi yang jadi masalah adalah kalau yang tidak mendukung adalah berbagai pihak yang berada di bawah perintah langsung dari pemerintah pusat, yaitu di bawah TNI Polri, Department dari berbagai kementrian, dan lembaga-lembaga lain termasuk perusahaan-perusahaan BUMN!

Yang saat ini saya lihat masih belum maksimal mencari cara untuk mengurangi kerumunan orang adalah bank BUMN.

Masih banyak nasabah-nasabah yang harus antri sampai ke halaman, berpanas-panas menunggu giliran.

Bank tersebut memang melakukan upaya protokol kesehatan, tetapi sebatas nasabah yang berada di lingkungan kantor. Mereka tidak perduli dengan nasabah yang berkerumun di luar gedung karena mengantri!

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun