Gaya Kepemimpinan Presiden BJ Habibie

GAYA KEPEMIMPINAN PRESIDEN B.J. HABIBIE

B.J. Habibie, dikenal sebagai Bacharuddin Jusuf Habibie, lahir pada tanggal 25 Juni 1936, di Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia. Beliau adalah seorang politikus, intelektual, dan insinyur Indonesia yang memimpin Indonesia sebagai presiden selama empat tahun, dari tahun 1998 hingga 1999. Setelah lulus dari sekolah dasar di Indonesia, ia melanjutkan pendidikannya di Jerman. Di Technical University of Munich, Jerman, yang sekarang dikenal sebagai Universitas Teknik Munich, Habibie mengajar pendidikan teknik tingkat universitas. Dia menggunakan metodologi teknik yaitu gelar di bidang penerbangan dan kedirgantaraan. Habibie bekerja di Jerman Messerschmitt-Blkow-Blohm Company, yang mengkhususkan diri pada teknik pengelasan (Adityarani, 2012).

B.J. Habibie adalah seorang politisi Indonesia yang menjabat sebagai presiden di empat negara antara tahun 1998 dan 1999. Beliau adalah seorang insinyur terkenal yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan teknologi nasional. Kemampuannya untuk berpikir strategis dan berkontribusi pada pertumbuhan bangsa patut dicatat, bahkan jika itu diperjuangkan sebagai presiden yang relatif kecil.

1. Kemajuan dalam Teknologi

Sebagai Kepala Badan Teknologi dan Inovasi Indonesia, Habibie menetapkan prioritas tertinggi untuk kemajuan teknologi bangsa. Sebagai hasilnya, Indonesia perlu mengembangkan kemampuan teknologinya secara mandiri untuk mencapai kemakmuran. Banyak inisiatif penting yang harus diluncurkan untuk memajukan kemajuan teknologi di bawah permukaan. Pada tahun 1976, Habibie bergabung dengan PT Dirgantara Indonesia sebagai mitra junior dalam usaha bisnis perusahaan. Untuk mengurangi dampak Indonesia terhadap impor pesawat, bisnis harus fokus pada produksi pesawat. Habibie adalah pemain kunci dalam pengembangan satelit Palapa D Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas komunikasi dan menyediakan broadband.

2. Industrialisasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Ketika B.J. Habibie menjadi presiden, ia menyadari pentingnya industrialisasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Pada tahun 1999, ia menciptakan "Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia" (MP3EI) untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul dalam perekonomian Indonesia.

3. Reformasi politik dan demokrasi

B.J. Habibie adalah presiden Indonesia pada masa ketika negara ini mengalami perubahan signifikan dalam politik dan demokrasi. Pada tahun 1998, Habibie mengungkapkan ketidaksenangannya ketika Presiden Suharto mengundurkan diri, dan ia ditugaskan untuk memandu negara ini ke jalur yang lebih demokratis dan inklusif. Sebagai bagian dari upaya reformasi, Habibie menekankan perlunya mematuhi undang-undang dasar, seperti UU Ormas dan UU Subversi. Undang-undang ini merupakan reaksi terhadap norma-norma usang di masa lalu dan menyerukan kepada Komite Habibie untuk menciptakan lingkungan baru di mana individu dan kelompok dapat secara terbuka mengekspresikan pendapat mereka, bersatu, dan berpartisipasi dalam kegiatan politik tanpa takut akan dampak atau ketidakseimbangan (Aspinall, 2007). Selain itu, Habibie melakukan upaya penting untuk memastikan bahwa penduduk Indonesia jujur dan sehat. Dia adalah pendorong terkuat di belakang.

Dalam hal kepemimpinan. Presiden BJ. Habibie lebih tegas dan lugas dalam menyikapi masyarakat yang buta huruf dan buta aksara. Sugiharto (2017) menjelaskan bahwa dalam kepemimpinannya, Presiden BJ. Habibie memiliki beberapa atribut, antara lain: 

1. Pendekatan Dialog 

Presiden BJ. Habibie telah mengimplentasikan pendekatan dialog guna menyelesaikan perbedaan pendapat serta konflik. Awalnya Presiden BJ. Habibie menyatakan pengunduran dirinya, telah diadakan diskusi antara bagian Kabinet bersama Presiden. Habibie memvariasikan musyawarah rapat mengubah lebih otoriter. Pusat mentee memberikan ambisi banyak orang umum dan ketetapan yang dibuat dalam menteri untuk mengevaluasi Intelligence quotient yang dihasilkan dari prosedur peninjauan sejawat yang sistemik.

2. Proses negosiasi 

Proses relaksasi merupakan komponen dari penyelesaian masalah atau manajemen krisis. Beserta maksud untuk membuat perilaku yang tidak masuk akal mewujudkan terarah. Presiden BJ. Habibie menggunakan kekuasaannya sehari-hari untuk mencoba menangkal pengaruh negatif yang mungkin berpotensi terjadi (Habibie, 2006).

3. Aprosimaksi

Adalah teknik menyesaikan konflik akan memperoleh kesempurnaan yang tak tergoyahkan. Semenjak, Penyelesaian konflik beserta proses asumsi-asumsi. Penyelesaian mendekati 100 persen sehingga kesulitan akan bisa dapat diatasi untuk memperoleh kesatuan yang ditetapkan oleh pembelajaran, pengetahuan, dan kultur seseorang.

4. Reduplikasi

Penekatan memanfaatkan cadangan pengaman seefisien mungkin untuk mengoptimalkan keberhasilan suatu kebijakan, tetapi bisa melindungi kestabilan dan kesejahteraanya. Seandainya, ketika membandingkan NKRI dan UUD 1945, maka setiap tindakan yang diambil perlu mempertimbangkan perlunya memperkuat NKRI dan hukum. Undang-Undang Dasar atau mempunyai asas-asas kekuasaan yang tidak berlawanan terhadap UUD 1945. Mengatasi skeptisisme dan menggunakan pandangan yang meremehkan Presiden BJ. Habibie secara konsisten berusaha untuk mengatasi isu-isu politik yang dianggap tidak produktif. Selain itu, BJ. Habibie menerima kritik dan cemoohan dari kemapanan politik tanpa bereaksi, serta meningkatkan kualitas kerja dengan lebih banyak

5. Menghindar Polemik dan Manfaatkan Understimate

Presiden BJ. Habibie menerima cemoohan dan kritik dari lawan publiknya tidak. ditambah bersama pandangan, padahal bersama melakukan tindakan yang teratur menjadi balasan atas cemoohan dan kritik orang-orang. Menjadi cara untuk mengatasi kontroversi tersebut, Presiden BJ. Habibie juga menyampaikan penjelasan yang diperoleh semata-mata kecuali untuk organisasi-organisasi yang kepastian harus mengerti dan memahaminya secara keseimbangan, dengan maksud agar kejelasan tersebut tidak disalahgunakan.

66 undang-undang baru disahkan selama masa jabatan Presiden BJ. Habibie menjabat sebagai bagian dari gerakan reformasi demokratis di Indonesia. Salah satu isu utama selama cra Habibie adalah arah ekonomi Indonesia. Hal ini dijelaskan dengan adanya perubahan dari UU No. 7 tahun 1992 menjadi UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. tata negara di lingkungan perbankan dan mata uang memperkirakan lebih progresif jika membandingkan dengan Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Singapura. Hal ini dapat dijelaskan secara rinci dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b yang memberikan hak kepada WNA atau Warga Negara Asing (WNA) bagi melakukan penggabungan usaha Bank Umum dengan WNI atau Warga Negara Indonesia (WNI) (Syam, 2010). Selain itu, dalam kerangka pemerintahan BJ Habibie, ada enam kategori utama: melanggar hukum supremasi hukum, menegakkan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), mempertahankan jubah kepresidenan dan anggota-anggotanya, Perubahan UUD, Pelepasan Dwi Fungsi ABRI, dan otonomi daerah yang berkeadilan.

Di antara kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Presiden BJ. Habibie selama periode kepemimpinannya adalah: (1) reformasi ekonomi: (2) penguatan legitimasi politik; (3) deklarasi UUD pertama pada tahun 1945, (4) ketuk palu; dan (6) jajak pendapat Timor-Timur. Peran BJ. Habibie dalam demokrasi Indonesia dapat dilihat dari gaya kepemimpinannya yang meredam gaya kepemimpinan presiden sebelumnya, Soeharto, dan menjadikannya lebih otoriter. Presiden BJ. Habibie menjelaskan teori yang lebih tepat tentang kerakyatan sebagai instrumen negara. Teori ini selanjutnya dipraktikkan melalui program-program pemerintah yang mendukung pembaharuan di bermacam bagian seperti politik, ekonomi, hukum, dan keamanan. Namnam, kepemimpinan Habibie juga tidak lepas dari kontroversi dan kritik, terutama terkait dengan kebijakan ekonomi liberal yang dianggap tidak adil bagi rakyat kecil, serta perdebatan seputar pelanggaran HAM yang terjadi selama masa pemerintahannya

Analisis terhadap gaya kepemimpinan Habibie menunjukkan bahwa ia adalah seorang pemimpin yang bersedia mengambil risiko untuk membawa perubahan, terutama di bidang teknologi dan ekonomi. Namun, keberhasilannya di beberapa bidang mendapat kritik dan kontroversi. Melalui kepemimpinannya, Indonesia telah mengalami transisi yang signifikan menuju demokrasi dan pertumbuhan ekonomi, meskipun prosesnya tidak sepenuhnya mulus.

B.J. Habibie (1998-1999) Disosialisasikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara ringkas. B.J. Habibie memiliki karakteristik dalam kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. 

Karakteristik dalam Kepemimpinan

1. Orang yang sangat cerdas 

2. Sangat teliti Sangat detail 

3. Akrab dan mudah bergaul 

4. Tidak mudah menyerah Pengambilan keputusan yang tidak stabil 

5. Menyayangi keluarga 

6. Penyayang Sabar 

7. Penuh belas kasihan 

8. Intuisi 

9. Empati

10. Tahan banting

11. Tidak mudah putus asa Responsif dalam lingkungan yang berubah

Gaya Kepemimpinan

 1. Memiliki pola pikir Dedikatif-Fasilitatif 

2. Tekanan rekan kerja yang demokratis 

3. Tekanan rekan kerja yang demokratis 

4. Norma gender yang sangat liberal 

5. Mengambil keputusan dengan hati nurani

Nama Kelompok : Mandiri B

Sherlina Annatasya 2256041041

Olivia Febrina 2256041052