Suatu daerah yang kaya, terdapat banyak perusahaan swasta mengeksploitasi sumber dayanya, namun memiliki infrastruktur yang buruk, sarana prasana pendidikan dan kesehatan serta pelayanan yang rendah dipastikan terindikasi melakukan maladministrasi dan korupsi. Sedangkan anggaran yang besar pada instansi atau pemerintah namun tidak menyentuh pelayanan dasar dipastikan akibat kegagalan perencanaan, tata pemerintahan yang buruk, dan kebijakan koruptif. Â Karenanya, transparansi menjadi sangat penting untuk bisa mengawasi kebijakan anggaran instansi atau pemerintah oleh publik secara luas.
Sederhananya, publik akan bisa membandingkan antara jumlah dan besaran bantuan sosial maupun hibah yang sering menjadi komoditas politik, anggaran perjalanan, pakaian dan kendaraan dinas serta rapat-rapat dengan besaran anggaran jalan rusak. Atau contoh lain publik bisa menilai besaran jumlah dana operasional pejabat dibandingkan dengan anggaran pembangunan sekolah rusak maupun fasilitas kesehatan. Bila transparansi anggaran demikian, publik bisa bisa menilai kebijakan pembangunan yang berpihak kepada rakyat.
Bukan hanya itu saja, anggaran yang terbatas dibawah kebijakan dan perencanaan yang baik, masih memungkinkan tercapainya program pembangunan maupun penyelenggaraan pelayanan yang baik. Tentu perlu berbagai upaya inovasi, skala prioritas melibatkan partisipasi swasta dan masyarakat. Sebaliknya anggaran yang cukup atau besar dibawah kebijakan dan perencanaan yang buruk, dipastikan tidak akan tercapainya program pembangunan yang menyentuh pelayanan publik untuk kesejahteraan.
Contoh kecil sebuah Puskesmas di suatu daerah berinovasi ditengah keterbatasan anggaran untuk memenuhi standar pelayanan publik dengan memanfaatkan kertas bekas pakai. Kertas-kertas sisa pakai dicetak dengan rapi dan sedemikian rupa kemudian ditempel di dinding-dinding dan menyulap sebuah ruangan pelayanan khusus bagi lansia. Bagi instansi, perguruan tinggi dan pemerintah tentu tidak sulit berinovasi dan menjalin kerjasama dengan memanfaatkan pihak lain maupun masyarakat. Sekedar membangun taman cantik, kendaraan angkutan sampah, hingga toilet, serta ruangan menyusui dan ramah anak sangat mudah misalnya dengan melibatkan swasta menggunakan program corporate social responsibility(CSR).
Sekedar mengeluhkan keterbatasan anggaran untuk perawatan kantor yang penuh rumput yang meninggi dan banyak sampah tentu tak elok padahal bisa melaksanakan gotong royong. Sekolah-sekolah rusak, siswa belajar di gudang atau kelas tak layak, maupun siswa belajar di lantai tentu tidak terjadi, maupun keluhan mahasiswa terhadap kekurangan sarana prasarana perkuliahan bila pemangku kebijakan memiliki kemauan dan sensitif dengan realitas sekitar. Padahal kebijakan, pernyataan dan aksi tindakan tersebut menggambarkan moralitas dan karakter yang harus dibangun dan dimulai dari dunia pendidikan.
Bila untuk pembangunan serta pelayanan yang baik selalu berdalih dengan alasan anggaran, padahal belum melakukan upaya dan tindakan maksimal melibatkan masyarakat dan swasta, bisa saja itu sebuah pernyataan cuci tangan. Lebih jelasnya, besar kecilnya anggaran itu hanya untuk kepentingan segelintir orang. Maka pernyataan mengkambing hitamkan anggaran, sebenarnya untuk anggaran kambing hitam. Salam.