Oleh Shofwan Karim
Pada awalnya banyak spekulasi. Pasca Keputusan MK tentang PSU DPD RI 2024 di Sumbar. Kaget wa bil  masgul  tak menyangka. Seorang Irman Gusman lolos. Maka  tuduhan berdatangan. Oleh karena kepentingan seseorang, PSU diadakan. Padahal alangkah baiknya dana yang 400 Milyar sumbangkan saja untuk pendidikan. Untuk orang miskin. Dan banyak yang lain.
Bagi pengamat hukum dan politik tentu menggelikan spekulasi seperti itu. Dana APBN dapat  bisa dialihkan begitu saja bila Irman rela tak ikut PSU. Seakan-akan seorang Irman bisa lari dari Keputusan MK untuk "menyumbangkan" dana itu kepada maksud lain.
Mereka tak sadar, bahwa secara tak langsung akan ada tuntutan balik oleh MK kepada Irman kalau tak patuh ikut PSU. Keputusan PSU adalah tuntutan Irman dan itu dikabulkan.
Tinggalkanlah huru-hara spekulasi. Yang penting sekarang PSU sudah sukses dilaksanakan. Maka kini mari buat kajian baru. Apa positif dan hal yang merasa ada negatifnya dari PSU itu.
Positif pertama PSU DPD RI Sumbar 13 Juli 2024 adalah martabat dan wibawa KPU, Bawaslu, DKPP, PTUN dan MK naik kembali. Dengan Keputusan MK menerima tuntutan Irman Gusman, maka hukum dan wibawa hukum tegak kembali. Lembaga-lembaga tadi seakan menjemput keteledoran pelaksanaan hukum yang bengkok kembali diluruskan dalam kasus Pemilu 2024 pada 14 Februari lalu.
Kedua, nama baik Irman Gusman yang terpupus dan cacat selama lebih kurang 8 tahun, kembali bersih. Sejak 16 Septemer 2016 sampai dikabulkan MK tuntutannya 10 Juni 2024 Irman tersandra di mata publiki dan  sosial.
 Ia  terus berjuang dari penjara dengan segala suka duka. Melalui pengadilan dengan upaya  Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dan dibebaskan. Irman menulis beberpa jilid buku , "Menyibak Kebenaran".
Di situ bukan hanya pikiran beliau tetapi ada puluhan Profesor dan ahli hukum, akademisi dan praktisi yang memberikan testimoni, benarnya Irman Gusman. Bagi Irman dan suluruh  yang menyatakan Irman tak bersalah, ini Keputusan MK merupakan puncak dari kembalinya kepercayaan kepada penegak hukum .
Ketiga, di tengah paceklik tokoh Sumatera Barat di tingkat top pemimpin nasional dewasa ini, maka Irman Gusman di harapkan "come back" bertarung kembali menjadi pilar pejuang modern bangsa yang berasal dari daerah.Â
Keempat, sebagai tokoh lobby dan jagoan komunikator Sumbar di fora nasional sejak tahun 2000 sampai 2016, Irman dapat menjadi dinamisator, influenser, generator internal 14 orang DPR RI dan 4 DPD dari Sumbar sebgai partnership Pemerintah Provinsi pada 2024-2029 ini. Meski hasli akhir belum diumumkan, akan tetapi melihat kalkulasi angka perolehan suara DPD pada PSU 13 Juli kemarin, tak syak lagi, insya Allah Irman masuk nominasi mendekati  pasti untuk menjadi salah satu dari  4 orang DPD itu.
Kelima, PSU telah memberikan insentif ulang bagi petugas  17.569 TPS di perovinsi ini. Begitu pula kepada KPU Provinsi, Kabupaten, Kota dan Kecamatan dan jajarannya. Dilansir dari berbagai media, dana PSU yang 360 Milyar tambah dana untuk Bawaslu 40 Milyar , total 400 milyar menjadi legal penggunaannya dan sekaligus berdampak ekonomi kepada Sumatera Barat.  Dana Pemilu 2024 bahkan konon juga sudah disiapkan untuk  hal-hal yang berkenaan, seperti PSU ini.
Di balik itu semua, tetap saja ada kajian bahwa PSU juga menimbulkan hal-hal negatif. Pertama, bagi yang sudah diumumkan sebagai  pemenang pada 14 Februari 2024. Mereka harus mengulang kerja keras mengonsolidasi diri dan pendukungnya.
 Bagi yang kalah, mereka terpaksa juga berbuat hal yang sama, meski tidak terlalu yakin untuk merebut angka di atas mereka yang sudah menang itu. Enerji dan materi yang dulu sudah habis-habisan, kini minimal pada batas dan kemampuan tertentu diulang lagi mengurasnya.
Kedua, pasrtisipasi pemilih menjadi rendah. Semangat rakyat memilih tidak terlalu menggebu. Terutama bagi generasi milenial  pelajar, siswa dan mahasiswa sedang libur. Bagi yang terbiasa keluar Sumbar menggunakan masa libur akan riskan kalau hanya untuk PSU itu pulang ke TPS-nya. Kalau 14 Februari 2024 jatuhnya hari Rabu maka PSU kemarin 13 Juli jatuh hari Sabtu, alias hari libur resmi mingguan rutin.
Ketiga, waktu 45 hari yang diberikan MK pada 10 Juni Ketika palu diketok, dilaksanakan oleh KPU menjadi 13 Juli. Artinya 33 hari waktu untuk mereka menyiapkan semuanya adalah terlalu singkat. Apa lagi diiringi ketentuan lain, di antaranya tak boleh kampanye terbuka. Pelaksanaannya mereka kampanye terselubung dengan media online, sosmed dan cara-cara yang dapat dimaklumi oleh banyak pihak.
Akhirnya, apapun hasilnya dalam beberapa hari ke depan tentulah akan menjadi pelajaran sangat dalam bagi semua pihak. Penyelenggara Pemilu, para calon, petugas dan penegak hukum serta Masyarakat, Mereka semua  pastilah menjadikan PSU ini sebagai pelajaran dan pengalaman sangat berharga.
Rupanya demokrasi dan tegaknya hukum harus selalu diperjuangkan. Dan Sumatera Barat serta warga Minang di mana pun berada selalu bercermin dengan pengalaman. Semua berharap pada mekanisme demokrasi 5 tahun lagi dan seterusnya kelalaian dan ke-abaian atau apa pun namanya, tak terulang. Semoga. (*)
