Sivil Society atau Masyarakat Madani?

Hall (1998) mengemukakan bahwa masyarakat madani identik dengan civil society, artinya suatu ide, angan-angan, bayangan, cita-cita suatu komunitas yang dapat terjewantahkan dalam kehidupan sosial. Pada masyarakat madani pelaku social akan berpegang teguh pada peradaban dan kemanusiaan.

Kembali konsep yang diajukan oleh Anwar Ibrahim ini hendak menunjukkan bahwa masyarakat yang ideal adalah kelompok masyarakat yang memiliki peradaban maju. Lebih jelas Anwar Ibrahim menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat.

Masyarakat madani diharapkan menjadi sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu untuk stabilitas masyarakat. Inisiatif individu dan masyarakat akan berpikir, berapresi tinggi kepada seni. Melaksanaan kepemerintahan berdasarkan hukum dan tidak karena nafsu atau keinginan individu.

Mereka adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Allah SWT memberikan gambaran oleh beberapa kalangan dirujuk sebagai framing masyarakat madani. Q.S. Saba, 34: 15.

Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun".

Di awal abad ke-20 KH Ahmad Dahlan (1868-1923), pendiri Muhammadiyah, 1912 mengguinakan kata  maju. Belakangan oleh Muhammadiyah dipahami sebagai aplikasi agama islam yang berkemajuan. Penggunaan akal-pikiran, ilmu-pengtahuan untuk membumikan ajaran Islam.  Begitu pula di zaman Abdullah Ahmad Badawi (83) PM Malaysia, 2003-2009 mengumandangkan istilah  masyarakat hadhari  (bekemajuan)

Lalu,  di atas semua uraian tadi, pertanyaannya masyarakat madani yang bagaimana sedang diformat dan dituju oleh Mahyeldi-Audy ?.

Salah seorang TPSM, Miko Kamal  (25/1/2022) memberikan kepada Penulis deskripsi singkat dari Perda Np. 6 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2021.  Intinya "Masyarakat Madani di Sumbar  yang dimaksud adalah masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengn pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral". 

Untuk  wujudnya Sumatera Barat Madani yang  dimaksud, Mahyeldi -Audy mengkontruk misinya: (1)meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;  (2) meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adaiak Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah; (3) meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, perternakan dan perikanan; (4) meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;  (5) meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan; (6) meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan; (7) mewujudkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas. https://sumbarprov.go.id/home/pages/1-visi-dan-misi.html Akses, 20/1/2022.

Dibandingkkan dengan konsepsi awal mulai dari Cicero, Aristoteles, sampai ke Anwar Ibrahim dan Dewi Fortuna Anwar, ada yang tak kelihatan dari visi dan misi Mahyeldi-Audy. Di antaranya yaitu advokasi, pemberdayaan dan pengawasan oleh masarakat madani itu sendiri di luar pemerintahan.  Apakah konten ini hanya terserah kepada mereka ke mana akan bergerak, ataukah harus ada auranya di RPJMD 2021-2026?

Bagaimana masyarakat sipil membangun masyarakat Sumbar madani sebagai mitra  pemerintah, agaknya perlu didiskusikan lagi.  Mahyeldi-Audy lebh cendrung yang mana: Civil Society atau Masyarakat Madani? Wa Allah al-A'lam bi al-Shawab. ***

(Shofwan Karim adalah Ketua PWM, Dosen PPs UM Sumbar dan Ketua Umum YPKM)