Perdebatan PPnBM terhadap barang impor menimbulkan keributan di kalangan masyarakat. Terdapat beberapa perspektif ketidakadilan, pertama masyarakat merasa adanya diskriminasi terhadap konsumen kelas menengah dan atas. Kebijakan ini terasa tidak adil bagi mereka yang merasa berhak menikmati hasil jerih payah mereka. Keuda, kualitas hidup, masyarakat membeli barang tersebut karena kualitas daya tahan yang ditawarkan oleh produk tersebut. Pengenaan PPnBM dalam pandangan masyarakat dapat memicu pembelian dipasar gelap.
Pengenaan PPnBM atas barang impor di Indonesia memang memiliki tujuan yang jelas dalam meningkatkan pendapatan negara dan mengendalikan konsumsi barang mewah. Namun, kebijakan ini perlu dievaluasi lebih lanjut dalam konteks keadilan dan dampaknya terhadap berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan pajak ini tidak merugikan konsumen yang memiliki preferensi terhadap barang impor karena alasan kualitas dan kebutuhan. Ketiga, ketimpangan ekonomi karena menargetkan konsumen tertentu. Bahkan tidak semua barang impor mewah dikenakan PPnBM. Banyak juga dari Masyarakat yang berhasil lolos membawa barang impor mewah
Untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil, pemerintah bisa mempertimbangkan pendekatan yang lebih seimbang, seperti peninjauan ulang tarif pajak, peningkatan transparansi dalam penggunaan pendapatan pajak, serta edukasi yang lebih baik mengenai manfaat pajak bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan perpajakan dapat diterima dengan lebih baik oleh masyarakat dan tetap memenuhi tujuan fiskal yang diinginkan.
Penyampaian Opini
Kasus merobek tas tersebut mencerminkan penghindaran PPnBM oleh masyarakat. Ini merupakan tantangan dalam penerapan kebijakan pajak, meskipun kebijakan tersebut mungkin optimal dari sudut pandang teori ekonomi. Hal ini penting agar kebijakan fiskal tidak hanya optimal secara teori tetapi juga diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat perlu memahami bahwa PPnBM diterapkan pemerintah untuk mengendalikan perilaku hidup konsumtif masyarakat.
Kasus tersebut juga menunjukkan bahwa meskipun bahwa meskipun kebijakan pajak tersebut mungkin optimal secara teoritis, dalam praktiknya bisa menimbulkan resistensi dari individu yang merasa terbebani. Ini menunjukkan pentingnya sosialisasi dan edukasi mengenai kebijakan pajak serta manfaatnya bagi masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat memahami tujuan dari pajak dan merasakan manfaat dari penerapan pajak tersebut dalam bentuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan sosial.
Selain itu, dalam penerapan pengenaan pajak pemerintah harus lebih adil. Sebagai contoh PPnBM harus dikenakan terhadap seluruh barang mewah impor, tidak hanya masyarakat tertentu saja. Sehingga setiap ada kepulangan masyarakat ke tanah air dari luar negeri, seluruh barang bawaan harus diperiksa terlebih dahulu. Pemerataan pemeriksaan menunjukkan keadilan pajak dan pemerintah harus lebih transparan terhadap perpajakn di Indonesia sehingga masyarakat tidak lagi ragu dan menghindari pajak di Indonesia.
Kesimpulan
Kaitan Teori Pajak Optimal Ramsey dengan implementasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan konsumsi barang mewah. Teori Ramsey menyarankan bahwa pajak sebaiknya dikenakan pada barang dengan permintaan inelastis untuk mengurangi distorsi ekonomi dan memaksimalkan pendapatan negara. Dalam kasus di Indonesia, penerapan PPnBM terhadap barang impor seperti tas mewah dinilai sesuai dengan teori ini karena barang tersebut biasanya memiliki elastisitas permintaan yang rendah di kalangan konsumen berdaya beli tinggi.
Namun, implementasi PPnBM di Indonesia menimbulkan perdebatan dan resistensi di masyarakat, seperti kasus warga yang merobek tas mewah karena keberatan dengan pajak yang tinggi. Hal ini mencerminkan adanya persepsi ketidakadilan dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi kembali kebijakan ini dengan mempertimbangkan aspek keadilan, transparansi penggunaan pendapatan pajak, dan edukasi masyarakat mengenai manfaat pajak. Dengan pendekatan yang lebih seimbang dan adil, kebijakan perpajakan dapat diterima lebih baik oleh masyarakat dan tetap memenuhi tujuan fiskal negara.
Referensi
