Penelitian MBKM FH UNEJ: Ulas Problematika Pencucian Uang, Meneliti di Mahkamah Konstitusi

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja. 

Berbagai aktifitas MBKM dapat diikuti oleh mahasiswa seperti program magang, studi independen, pertukaran pelajar, hingga pengabdian di desa. Keikutsertaan MBKM dapat diikuti mahasiswa dengan mendaftar di portal Kampus Merdeka. Selain itu, MBKM juga dilaksanakan secara kolektif oleh setiap perguruan tinggi, salah satunya Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ).

FH UNEJ pada semester gasal tahun ajaran 2021/2022 membuka kesempatan bagi mahasiswa-mahasiswi FH UNEJ untuk mengikuti program MBKM. Terdapat program bagi mahasiswa untuk magang di instansi hukum, pengabdian di desa melalui program 1 Desa 2 Mahasiswa, pertukaran pelajar, serta penelitian. 

Program penelitian merupakan program yang paling kompetitif di antara program MBKM lainnya. Mengingat, peserta dari program ini terbatas hanya 4 (empat) mahasiswa saja. Uniknya, program ini dilaksanakan secara hybrid system, dimana peserta program juga berada di DKI Jakarta.

Shofi Munawwir Effendi, atau kerap disapa Shofi Hoo, merupakan salah 1 (satu) dari keempat mahasiswa program Penelitian MBKM FH UNEJ di Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia. Shofi dalam kesempatan tersebut meneliti mengenai pencucian uang atau money laundering. 

Rasio Hasil Analisis, Pemeriksaan, dan Informasi Proaktif yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke instansi berwenang diketahui hanya mencapai 32,6% yang ditindaklanjuti. Dari data tersebut, 10% di antaranya hanya mencapai proses penyelidikan, 8,9% pada proses penyidikan, serta berkisar 4% yang berhasil diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Dokumentasi Pribadi

Data tersebut menunjukkan situasi penanganan pencucian uang yang lamban dan tak terkoordinasi dengan baik. Shofi dalam penelitiannya menemukan bahwa pada proses penyidikan kasus pencucian uang di lapangan, terdapat suatu permasalahan yang selama ini dirasakan oleh para penyidik tindak pidana asal.

Sebelum itu, berbicara mengenai tindak pidana pencucian uang (TPPU), berarti berkaitan dengan tindak pidana asal atau Predicate Crime. Pencucian uang merupakan kejahatan ganda yang bersifat lanjutan atau follow up crime atas kejahatan utama atau asal. 

Suatu tindak pidana asal dilakukan untuk menghasilkan uang yang diperoleh dengan cara yang tidak benar dan diperuntukkan demi menguntungkan individu atau kelompok. Tak berhenti di situ, dalam rangka menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana asal, pelaku melakukan berbagai cara supaya keuntungan yang didapatkan dari hasil kejahatan tidak terlacak.