PONTIANAK - Provinsi Kalimantan Barat membutuhkan banyak pembangunan dan perehaban infrastruktur yang jumlahnya tak sedikit. Dari program jalan, jembatan, dan program-program lainnya. Pendanaan dari APBN masih diperlukan dalam jumlah tak kecil. Tahun 2025 ditargetkan melebihi dari tahun 2024.
Syarif Abdullah Alkadrie, Anggota Komisi V DPR RI, menyebutkan bahwa APBN RI memang sudah diketuk palu. Hanya anggarannya masih bersifat gelondongan, karena tengah menyesuaikan dengan nomenklatur dan kebijakan masing-masing kementerian. "Nantinya tim Banggar akan menggelar rapat lagi dengan Menko-Menko untuk menyesuaikan kementrian-kementrian yang ada," katanya di Pontianak baru-baru ini.
Baca Juga: Man City Masih Belum Bisa Menang, Luka Goresan Pep Pertanda Frustasi
Menurut dia khusus program infrastruktur di Kalbar, Komisi V berkeinginan mempercepat pembangunan infrastruktur yang masih menjadi tanggung jawab nasional. Misalnya, jalan-jalan negara termasuk beberapa dermaga dari APBN yang belum selesai dibangun. Sementara beberapa ruas jalan diharapkan masih berpedoman pada Inpres seperti tahun sebelumnya.
"Khusus program inpres, kami (Komisi V) menunggu kebijakan pemerintah di tahun 2025. Minimal kebijakannya berpihak seperti tahun 2023 kemarin. Dan kami berharap dapat selesai semuanya (program inpres) tahun 2025, jika memang diberlakukan Kembali," kata Syarif yang juga Ketua DPW NasDem Kalbar ini.
Baca Juga: Ria Norsan-Krisantus Deklarasi Kemenangan, Klaim Raih 52,36 Persen Suara
Para anggota DPR RI di Komisi V dari dapil Kalbar 1 atau 2, juga masih memperjuangkan kepentingan Kapuas III, dimana DED nya sudah selesai. Harapannya periode tahun 2025 bisa terealisasi dengan cepat.
Kemudian program jalan tol juga sudah direncanakan sejak lama. Harapannya juga bakalan ada investor swasta ambil bagian. "Sampai sekarang memang belum ada investor. Khusus jalan tol Pontianak-Singkawang ini, pendanaanya kita titik beratkan kepada pihak swasta (investor)," ucapnya.
Baca Juga: Kronologi Remaja Tewas Setelah Terlibat Tawuran
Untuk jalan tol memang support perencanaan dianggarkan dari APBN. Hanya memang pelaksanaan, bakalan melibatkan swasta (investor). Namun bisa saja kebijakan tersebut berubah, jika memang APBN memadai membangun jalan tol di Kalbar. "Untuk yang satu ini (jalan tol), kita masih akan lihat kebijakan kedepannya seperti apa. Namun pastinya untuk pembebasan lahan, diserahkan kepada Pemda," ujar Syarif.
Untuk program jalan tol ini, ke depan bisa menjadi berharga dan jadi pemasukan bagi daerah. Sebab, nantinya pembebasan lahan bakalan dimasukan semacam menjadi saham yang kedepannya bisa dikelola BUMD masing-masing pemda. Ke depan hasil dari jalan tol, pemda bisa memperoleh deviden (pendapatan) bagi daerah.
